Laporan Wartawan Tribunnews.com, Nurmulia Rekso Purnomo

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Sebanyak 60 persen daerah belum siap menerima dana desa dari pemerintah. Karena itu Kementerian Keuangan baru bisa mengucurkan dana desa pada April 2015 baru 40 persen daerah atau 275 pemerintah daerah.

Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro menjelaskan, 275 pemda tersebut sudah menyiapkan peraturan untuk alokasi dan penyaluran daerah. Sedangkan 60 persen daerah lainnya belum menyiapkan peraturan untuk alokasinya. 

"Dana desa, April itu harusnya Rp 8 triliun, tapi 60 persen (daerah, red) masih belum menyiapkan tentang alokasi dan penyalurannya," kata Bambang dalam diskusi, 'Forum Senator untuk Rakyat,' di Cikini, Jakarta, Minggu (24/5/2015).

Dengan begitu, kata Bambang, pada April nanti pemerintah baru bisa menyalurkan sekitar Rp 8,3 triliun dana desa. Sedangkan sisanya akan dikucurkan setelah pemerintah daerah menyiapkan peraturan dan alokasinya.

Pemerintah sudah menganggarkan dana desa Rp 25 triliun. Sekitar Rp 20,7 triliun dianggarkan dari pemerintah pusat, sedangkan sisanya berasal dari berbagai anggaran, termasuk anggaran daerah sebesar sekitar 10 persen. Pemerintah akan mengucurkan dana desa dalam tiga tahap, dengan besaran 40 persen, 40 persen dan terakhir 20 persen.

Bambang berharap pemerintah daerah berkomitmen mengalokasikan APBD untuk dana desa, dan segera menyiapkan berbagai kelengkapan untuk menerima dan desa, termasuk soal peraturan.

Ia mengingatkan pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla berkomitmen membangun Indonesia dari daerah. Dari APBN Perubahan 2015 yang sebesar sekitar Rp 2000 triliun, 60 persennya untuk daerah.

Semangat membangun daerah sesuai program Nawacita. "Kita punya presiden mantan kepala daerah. Saya merasakan kalau sidang kabinet, rapat terbatas, kalau dia bicara apapaun, intinya bagaimana daerah bisa dimajukan," tandasnya.