TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Presiden kelima RI, Megawati Soekarnoputri, mendukung langkah Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) untuk memperjuangkan arsip Konferensi Asia Afrika (KAA) dan Gerakan Non Blok (GNB) sebagai memori dunia yang diakui Unesco menjadi 'Memory of The World".

Dukungan Megawati itu disampaikannya dalam pidato kebudayaan yang dilaksanakan dalam acara di Gedung ANRI, Jakarta, Selasa (26/5/2015).

Hadir dalam acara itu Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo, Kepala ANRI Mustari Irawan, sejumlah anggota DPR RI, dan para kepala Badan Arsip Nasional beberapa negara di dunia.

"Semoga, perjuangan kita bersama, untuk memperjuangkan arsip dan dokumen Konferensi Asia Afrika dan Gerakan Non Blok diterima UNESCO sebagai Memory of The World mendapat Ridho dari Allah Subhanahu Wata’ala," kata Megawati.

Kata Megawati, pertemuan Negara-negara Asia-Afrika di Bandung, Indonesia, 60 tahun yang lalu, atau yang lebih dikenal dengan Konferensi Asia-Afrika, menghasilkan kesepakatan Dasasila Bandung (The Ten Principles of Bandung) atau Bandung Declaration.

Megawati melanjutkan, Deklarasi Bandung membangun kesadaran baru bagi bangsa-bangsa di benua Asia, Afrika dan Amerika Latin akan hak-haknya sebagai bangsa yang merdeka.
"Konsensus bangsa-bangsa tersebut membawa angin kepercayaan diri rakyat untuk berjuang memperjuangkan kemerdekaan bagi bangsanya," kata dia.

Pelaksanaan KAA itu, menurut dia, merupakan langkah awal membangun solidaritas Negara-negara yang baru merdeka setelah Perang Dunia II untuk mengambil sikapnya sendiri menghadapi situasi politik internasional pada saat itu. Hal ini sesuai dengan apa yang dikemukakan oleh Soekarno, Proklamator dan Presiden Pertama RI, pada pidato penutupan KAA, 25 April 1955: “May we continue on the way we have taken together and may the Bandung conference stay as beacon guiding the future progress of Asia and Africa”.

"KAA merupakan peristiwa politik penting yang merubah peradaban dunia. Spirit dasa Sila Bandung bergerak menjadi basis kekuatan moral dan tenaga pembebas bagi bangsa-bangsa untuk merdeka. Hasilnya, pada tahun 1955 ketika KAA diselenggarakan, hanya sekitar 30 negara di luar Eropa dan Amerika yang merdeka," jelasnya.

"Namun pasca KAA, hingga akhir dekade 1970-an sudah lebih dari 120 negara merdeka telah lahir di benua Asia, Afrika dan Amerika Latin. Sampai saat ini, kecuali Palestina yang masih berjuang untuk meraih kemerdekaannya."

Sementara terkait Gerakan Non Blok, Megawati mengatakan gerakan itu membawa harapan baru agar dunia keluar dari berbagai ketegangan politik akibat persaingan kedua blok besar yang saling bertikai. Yakni Blok barat dan Blok Timur.
Megawati menceritakan pengalaman pribadinya pada 54 tahun silam. Saat itu masih berusia 14 tahun dan menjadi delegasi termuda pada KTT Non Blok 1 di Belgrade pada 1961.
"Kenangan yang indah dan melekat begitu kuat, khususnya ketika saya mendampingi ayah saya Presiden Republik Indonesia Soekarno, pada saat Beliau berbicara, berdiskusi dengan pemimpin-pemimpin penting di dunia pada saat itu," ujarnya.

Beberapa pemimpin dunia yang hadir saat itu adalah Presiden Yugoslavia Josip Broz Tito, Presiden Mesir Gamal Abdel Nasser, Perdana Menteri Jawaharlal Nehru, Presiden Ghana Kwame Nkrumah, dan banyak pemimpin dari Negara peserta KTT 1 Non Blok.

"Disitulah saya mendengarkan secara langsung, suatu gagasan besar dari para pemimpin dunia, terhadap pentingnya tatanan dunia baru yang terbebas dari segala bentuk penjajahan," ujarnya.
Sebagai saksi sejarah, Megawati menyatakan dirinya menegaskan bahwa kedua peristiwa penting, antara KAA dan Gerakan Non Blok, merupakan satu mata rantai perjuangan membangun peradaban dunia baru yang lebih berkeadilan, aman, dan damai.

"Atas dasar hal itulah, saya memberikan dukungan sepenuhnya terhadap upaya menjadikan seluruh dokumen kedua peristiwa tersebut untuk diterima sebagai program UNESCO, yaitu Memory of The World. Upaya ini sangatlah penting. Sebab, menyelamatkan arsip dan dokumen KAA dan GNB merupakan sebuah proses pencerahan," tandasnya.
Sementara itu, Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) mengukuhkan dua orang kader PDI Perjuangan, Muhammad Prananda Prabowo dan Rieke Diah Pitaloka, sebagai Duta Arsip. Keduanya akan bertugas menyosialisasikan kearsiapan yang meliputi pengelolaan, penyelamatan, perlindungan, penggunaan arsip, dan penyediaan sumber daya dukung.

"Serta turut dalam penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan," kata Kepala ANRI, Mustari Irawan, dalam acara pengukuhan.
Prananda adalah salah satu Ketua DPP PDIP, sementara Rieke adalah anggota DPR RI dari Komisi IX.
Selain itu, Kepala ANRI juga memberi penghargaan bidang kearsipan kepada mantan Dubes RI untuk Serbia, Samuel Amson, karena komitmen dan integritas yang tinggu di bidang kearsipan dan kegiatan perlindungan serta penyelamatan arsip bernilai guna kesejarahan.

Penghargaan juga diberikan kepada Kepala Arsip Nasional Serbia Miladin Milosevic dan Kepala Arsip Diplomatik Kementerian Luar Negeri Serbia Ranko Milic. Keduanya dianggap berjasa dalam penyelamatan arsip hubungan kerja sama bilateral bidang kearsiapn antara Indonesia dan Serbia.