TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Niat baik Bupati Kepulauan Meranti Irwan Nasir yang berusaha menjemput 23 warganya yang tersandera di Kamboja justru mendapatkan kabar yang tak menyenangkan.

Awalnya, Irwan mengatakan, Pemkab Meranti telah berupaya memfasilitasi pemulangan sesuai permintaan resmi dari Kedubes melalui surat yang ditandatangani langsung oleh Dubes Pitono.

Selain itu atas permintaan keluarga pihaknya berusaha mempercepat proses pemulangan. Untuk itu Irwan melakukan komunikasi dengan Kedubes RI Kamboja.

"Kami sudah berkoordinasi intensif dengan kedutaan, dan kami tidak ingin salah langkah sehingga meminta surat resmi dari kedutaan. Berdasarkan surat ini dan komunikasi per telepon disepakati bahwa untuk pemulangan akan diusahakan melalui APBD Meranti," kata Irwan kepada wartawan di Jakarta, Rabu (27/5/2015).

Dia bersama bersama staf dan seorang anggota DPRD berangkat ke Kamboja. Setiba di Phnom Penh rombongan tersebut melapor dan diterima Abelian, Ketua Tim Pembebasan Sandera.

Komunikasi yang dilakukan pihaknya berhasil mempertemukan pihaknya dengan 13 warganya atas persetujuan Dubes Pitono di sebuah asrama. Setelah itu, Pitono meminta Bupati dan rombongan bertahan di Kamboja sampai Rabu. Bahkan, Dubes Pitono mengatakan untuk bertahan di Pnohm Penh, bersedia menghubungi Gubernur Kepri dan Menteri Dalam Negeri guna memberi tahu bahwa Bupati Meranti di Kamboja untuk bekerjasama dengan Kedubes melakukan pemulangan warganya.

"Namun kami terkejut, ketika Senin pagi dalam pemberitaan di Riau, Pak Dubes mengatakan bahwa Bupati Meranti datang tidak diundang, tidak beretika, dan sebagainya, dan itu rilis resmi Pak Dubes pada media. Kepada kami, beliau tidak mengatakan seperti itu," katanya.

Pasca terbitnya berita itu, Irwan hanya bertahan di hotel. Dia mengaku bak tahanan kota. Guide yang mengawalnya pun diteror pihak di kedutaan, menanyakan apa kegiatan Irwan di Phnom Penh.

"Kami sangat menyesalkan dan kecewa terhadap kinerja Dubes di Kamboja, karena terkesan tak melindungi warganya dan saat kami di sana, kami merasa dimata-matai pihak Kedubes. Makanya kita minta kepada pemerintah dan DPR untuk mengevaluasi kinerja Dubes di Kamboja," katanya.

Irwan juga mengatakan, dirinya sudah melaporkan Kedubes dan Dubes RI di Phnom Penh, Kamboja kepada Ombudsman RI atas perlakuan yang tidak mengenakkan tersebut sebagai pejabat negara.

"Kami juga berencana dalam beberapa hari ini ke depan akan bertemu dengan DPR untuk membahas perlakuan yang kita terima di Kedubes RI saat di Phnom Penh," katanya.