TRIBUNNEWS.COM, TANGERANG - Gubernur Kalimantan Tengah (Kalteng) Agustin Teras Narang, kini menyandang gelar Doktor Hukum setelah berhasil melalui sidang terbuka senat Universitas Pelita Harapan (UPH) pada promosi doktor ilmu hukum, Sabtu (30/5/2015).

Hasil disertasinya yang diberi judul Titik Berat Otonomi Daerah Pada Tingkat Provinsi Dalam Bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia, dinyatakan lulus setelah dilakukan pengujian dihadapan tim penguji sidang seperti ‎Prof.Dr. H.Andi Mustari Pide, SH. Prof.Dr. Arief Hidayat. Prof.Dr.Bintan R Saragih, SH. Dr. (Hon) Jonathan L. Parapak Rektor UPH. Prof.Dr. Maria Farida Indrati, SH, MH.‎ Prof. Dr. Valerine J.L. Kriekhoff, SH, MA. Dr.Henry Soelistyo Budi, SH. LLM Ketua prodi Hukum Pasca Sarjana UPH.‎

Adapun salah satu poin kesimpulan yang ditulis Teras pada disertasinya yaitu, peletakan titik berat otonomi daerah pada provinsi adalah alternatif yang ideal dan mampu mewujudkan tujuan negara dan tujuan otonomi daerah dalam bingkai NKRI.

"Konsep untuk meletakkan titik berat otonomi pada daerah provinsi itu secara konstitusional tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945," kata Teras.

Menurutnya, pemerintah kabupaten dan kota harus diposisikan sebagai pelaksana otonomi daerah di garis depan, khususnya dalam pelayanan publik kepada masyarakat di daerahnya.

Sehingga, pemerintahan kabupaten dan kota mendapatkan support pembinaan, pengawasan dan pengendalian serta evaluasi secara efektif dan efisien dari pemerintah provinsi.

Dalam sidang terbuka ini, pengujian disertasi Teras berlangsung kurang lebih dua jam dan disaksikan oleh Wakil Presiden Jusuf Kalla, Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri, Menteri Koordinator Pembangunan Manusia Puan Maharani, Menteri ATR/BPN Ferry Mursyidan Baldan, Ketua DPD RI Irman Gusman, dan Plt Gubernur Banten Rano Karno.