Laporan Wartawan Tribunnews, Edwin Firdaus

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan, Tedjo Edhy Purdijatno menilai Indonesia membutuhkan Badan Siber Nasional. Sebab kemampuan siber yang khususnya berkaitan dengan kemanan akan menjadi tolak ukur Indonesia guna menangkis serangan dari luar.

Demikian dikatakan Tedjo usai membuka Symposium Nasional Cyber Security di Hotel Borobudur, Jakarta, Rabu (3/6/2015)

Menurut Tedjo, saat ini instansi pertahanan, perbankan, perhubungan udara laut dan darat memang sudah memiliki sistem kemanan sendiri-sendiri. Namun masih belum terkoordinasi dengan baik secara nasional.

"Ini yang perlu dikoordinasikan dan dibina secara nasional agar satu komando menjaga ketahanan negara khususnya serangan cyber," kata Tedjo.

Presiden Jokowi yang seharusnya dijadwalkan hadir untuk membuka acara ini pun menurut Tedjo sangat concern perhatiannya terhadap badan siber nasional ini. Nantinya lembaga ini akan setara dengan badan-badan nasional lainnya, seperti badan nasional penanggulan terorisme, badan keamanan laut dan lainnya.

"Nanti ada tim panitia seleksi yang menyeleksi kepala badan dan anggotanya. Nanti untuk kemanannya kami buat di suatu tempat seperti BIN, tidak sembarangan orang bisa masuk, sangat secure sekali," kata Tedjo.

Atas dasar itu, pertemuan hari ini akan dilaporkan pada presiden Jokowi. Nanti juga akan dibahas kapan waktu yang tepat untuk membuat anggaran, panitia seleksi, hardware dan software untuk badan cyber tersebut.

"Ini mendesak, jadi nanti ada kerjasama dengan BIN dan lainnya."

Soalnya kalau di perbankan saja misalnya, banyak tabungan nasabah yang tersedor. Perhubungan udara juga beberapa kali diserang yang menganggu penerbangan," kata Tedjo.

Untuk itu, Tedjo menegaskan pemerintah akan berusaha memasukkan anggaran badan siber nasional pada APBN 2016. Pemerintah dalam waktu dekat juga akan mengajukan ini ke DPR.‎