TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Presiden Joko Widodo diminta supaya turun langsung menangani konflik antara Kemenpora dengan PSSI yang berujung sanksi FIFA.

Jokowi, sapaan Joko Widodo, dinilai sebagai orang terakhir yang mampu menyelesaikan permasalahan yang terjadi di sepak bola nasional.

Sebab, orang seperti Wakil Presiden Jusuf Kalla, yang sebelumnya, diminta membantu mengakhiri konflik tidak mampu menyelesaikan. Padahal JK, selama ini dikenal mampu menyelesaikan sejumlah konflik yang terjadi di tanah air.

“Sekaliber JK yang sukses menyelesaikan konflik Poso dan Aceh, tetapi tidak berhasil menyelesaikan masalah PSSI. Sebab, instruksi yang disampaikan tidak dituruti,” ujar Ridwan Hisjam, Wakil Ketua Komisi X DPR RI dalam acara diskusi bertema Bola Tak Lagi Bundar di Jakarta Pusat, Sabtu (6/6/2015).

Ridwan Hisjam mewacanakan untuk mengadakan Hak Interpelasi atau hak DPR untuk meminta keterangan kepada pemerintah mengenai kebijakan pemerintah yang penting dan strategis serta berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat.

Dia mengklaim telah mendapatkan ‘lampu hijau’ dari para pimpinan DPR RI, seperti Fahri Hamzah (PKS) dan Fadli Zon (Partai Gerindra). Dia juga sedang menggalang agar Hak Interpelasi itu bisa diterima oleh pimpinan DPR.

Nantinya, dia menjelaskan, Presiden Joko Widodo dapat berbicara di depan forum mengenai langkah apa yang dilakukan oleh pemerintah setelah FIFA menjatuhkan sanksi.

“Kita minta apa solusi suspend. Mau dibawa ke mana sepak bola Indonesia? Kita minta jawaban kepada presiden. Bahwa nanti presiden ada kesibukan, lalu menyerahkan kepada yang lain itu urusan eksekutif,” katanya.

Dia menegaskan hak interpelasi tersebut bukan sebuah upaya untuk menjatuhkan Presiden Joko Widodo.