Laporan Wartawan Tribunnews.com, Wahyu Aji

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – DPR RI akhirnya mendapatkan jawaban nama calon pengganti Jenderal Moeldoko menjadi Panglima TNI. Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal Gatot Nurmantyo menjadi calon tunggal orang nomor satu di tubuh TNI.

Kepala Dinas Penerangan (Kadispen) TNI AD Brigjen Wuryanto menyebutkan, pihaknya memang tidak mendapatkan pemberitahuan resmi soal pencalonan Gatot.

"Kalau TNI AD nggak ada pemberitahuan sama sekali. KSAD ini Pak Gatot jadi objeknya, kepentingan penunjukan itu kan untuk memenuhi permintaan DPR sebagai calon penganti Pak Moeldoko," kata Wuryanto saat dihubungi Tribunnews.com, Selasa (9/6/2015) malam.

Wuryanto memastikan Gatot sudah mendengar kabar tersebut. Namun bagaimana reaksinya, Wuryanto mengaku tidak mengetahui hal itu.

"Tanggapan beliau saya kurang tahu, karena beliau sekarang sedang di luar negeri, jadi belum tahu tanggapan beliau," katanya.

Diberitakan, Presiden Joko Widodo menunjuk KSAD Jenderal Gatot Nurmantyo sebagai pengganti Jenderal Moeldok lewat surat yang dikirim ke DPR.

Terkait hal tersebut, Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah berharap Presiden Joko Widodo memberikan penjelasan mengenai penunjukan tersebut.

Meskipun, Jokowi tidak melakukan pelanggaran Undang-undang. Selama ini, jabatan Panglima TNI diisi oleh Kepala Staf secara bergiliran dari antar kesatuan Angkatan Darat, Angkatan Laut dan Angkatan Udara.

"Tapi ini merubah konsensus yang dibangun sepuluh tahun oleh Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Kami tak menuduh presiden ada motif politik didalamnya," kata Fahri di Gedung DPR, Jakarta, Selasa (9/6/2015).

Politikus PKS itu mengharapkan Jokowi memberikan penjelasan yang lebih spesifik. Contohnya, Jokowi dapat membuat pernyataan penunjukkan Gatot sebagai Calon Panglima TNI merupakan hak prerogatif presiden.

"Ya itu biasa saja. Tapi bagaimanapun merubah kebiasaan itu ada satu penjelasan," katanya.

Fahri menjelaskan profesionalisme harus dijaga dalam tubuh TNI. TNI merupakan garda terdepan menjaga garis pertahanan terluar Indonesia. Menurut Fahri, penjelasan Presiden Jokowi sangat diperlukan masyarakat.

"Presiden tidak menjelaskan alasan, hanya menjelaskan prosedur. Pak Moeldoko sudah pensiun. Jadi perlu diganti. Mungkin presiden punya maksud lain. Itu penting karena presiden perlu menjaga suasana di tubuh TNI," ujar Fahri.