TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Terkait isu reshuffle kabinet, sudah sepantasnya Presiden Jokowi melakukan hal tersebut sesegera mungkin.

Demikian dikemukakan Indra P. Simatupang, Anggota DPR dari
Fraksi PDI Perjuangan, di Jakarta, Minggu (21/6/2015).

"Yang jelas harus segera dilakukan presiden saat ini adalah membongkar dan menyusun ulang mentri-mentrinya di bidang ekonomi," kata Indra, anggota Komisi VI DPR ini.

Menurut dia, banyak sekali indikator perekonomian yang menunjukkan buruknya kinerja menteri-menteri bidang perekonomian.

"Harga-harga bahan pangan pokok yang terus melambung harganya, hal inilah yang membuat rakyat kecil semakin susah hidupnya," katanya.

Demikian pula, menurut Indra, nilai tukar Rupiah yang terus melemah menunjukkan respon pasar yang negatif terhadap kinerja menteri di bidang perekonomian.

"Ini bisa diartikan, pasar tidak percaya terhadap figur-figur mentri ekonominya Jokowi," ujarnya.

Terkait soal reshuffle ini, Indra mengingatkan Jokowi agar meneliti lebih dalam kinerja dan performance menteri-menterinya.

"Jangan sampai terpengaruh dengan lembaga survey yang memiliki keterbatasan dari segi metodologi dan responden untuk menggiring opini terhadap salah satu menteri," ujar Indra.

Dijelaskan survei dengan responden profesional memiliki keterbatasan:
1). Responden terbatas di kalangan tertentu, tidak mencakup seluruh lapisan masyarakat.
2). Tidak dijelaskan afiliasi atau pilihan partai politiknya.
3). Adanya sentimen awal kalangan profesional yang negatif terhadap menteri-menteri tertentu.
4). Keterbatasan paling jelas adalah kalangan profesional hanya yang bekerja di kawasan Sudirman - Thamrin yang sangat tidak mewakili profesional Jakarta apalagi Indonesia.

"Apalagi menawarkan resep, jika mengganti menteri ini, maka citra presiden akan naik. Tentu hasil lembaga survei dengan keterbatasan metodologi dan responden bukan sebagai acuan yang tepat untuk membuat kebijakan. Menjadi tidak logis, jika memaksakan melakukan reshuffle menteri yang begitu penting, dari hasil survei seperti itu. Berbahaya!" ujar Indra.

Ditegaskan reshuffle kabinet itu bukan untuk menaikkan citra presiden, tapi bagaimana memperbaiki kabinet Jokowi agar bisa mewujudkan program-program pemerintahannya untuk mensejahterakan rakyat.

"Kalau perekonomian bagus dan bisa dinikmati rakyat, sudah pasti pemerintah akan selalu didukung rakyatnya," katanya.

Indra menegaskan soal reshuffle kabinet mengomentari surveiyang digelar oleh Kelompok Diskusi dan Kajian Opini Publik Indonesia (KedaiKOPI) dengan responden pekerja profesional yang menghendaki adanya perombakan atau reshuffle kabinet. Ada tiga menteri yang dinilai pekerja profesional layak diganti.

Ketiga menteri itu adalah Menteri Koordinator Bidang Pengembangan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Sofjan Djalil, dan Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly

"Kalau Jokowi berani ganti Puan, citranya pasti naik. Inilah saatnya dia tunjukin bukan petugas partai, tapi presiden yang punya prerogatif. Presiden yang tidak bisa diintervensi siapapun demi jalannya program pemerintah," ujar Hendri Satrio, Juru bicara KedaiKOPI, hari ini.