TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Indonesia Port Watch (IPW) mendukung upaya Bareskrim untuk segera menuntaskan kasus dugaan korupsi pengadaan QCC (Quay Container Crane) di Pelindo II.

Data yang dimiliki IPW menunjukkan Pelindo II membeli 3 QCC dari Wuxi Hua Dong Heavy Machinery (HDHM) pada 2010 untuk cabang Pelabuhan Panjang, Palembang dan Pontianak.

Audit investigatif yang dilakukan BPKP dalam laporannya nomor LHAI-244/D6.02/2011 menyatakan bahwa telah terjadi penyimpangan yang dilakukan oleh RJ Lino dan beberapa stafnya.

Presiden IPW, Syaiful Hasan mengatakan penuntasan kasus dugaan korupsi di pelabuhan merupakan langkah yang sangat bagus. Apalagi kinerja Pelindo II disorot masyarakat terkait dengan pemrosesan barang impor di pelabuhan (dwelling time) yang dianggap salah satu terburuk di dunia.

“Kami mendukung jika Bareskrim Mabes Polri bermaksud menuntaskan dugaan korupsi pengadaan alat bongkar muat QCC,” tuturnya, Selasa (7/7/2015).

Menurut Syaiful, penuntasan kasus-kasus dugaan korupsi di pelabuhan bisa juga dimaknai sebagai langkah positif pemerintah dalam membersihkan pelabuhan dari para oknum. Dalam hal ini para pihak yang selama ini menghambat pelayanan arus barang.

"Di dalam penuntasan ada kualitas alat yang tidak standar dan pengadaan yang tidak sesuai dengan peraturan," ungkap Syaiful.

Dugaan penyimpangan lainnya proses pembelian 3 QCC sebesar Rp 198 miliar di atas pagu dana yang dialokasikan sebesar Rp 167 miliar. Ini dilakukan tanpa seijin Kementrian BUMN selaku pemegang saham dan tanpa persetujuan Dewan Komisaris Pelindo II.

"Sehingga patut diduga negara dirugikan sebesar Rp 31 miliar,” ungkap Syaiful.