Laporan Wartawan Tribunnews.com, Ferdinand Waskita

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Mahkamah Konstitusi mengabulkan permohonan uji materi Pasal 7 huruf r Undang-Undang nomor 8 tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Daerah.‎‎ Artinya, kerabat petahana dapat mengikuti pilkada serentak.

Wakil Ketua Umum Partai Demokrat Syariefuddin Hassan mengatakan pihaknya telah memiliki aturan tersendiri mengenai calon petahana dalam pilkada serentak.

"Demokrat sekalipun mengatakan petahana itu turunannya boleh ikut, dari awal memang Demokrat tidak memiliki suatu kebijakan bahwa petahana yang istrinya maju atau anaknya maju di Demokrat memang tidak diberlakukan begitu," kata Syarief di Jakarta, Minggu (12/7/2015).

Ia menuturkan Demokrat telah mengeluarkan etika mengenai petahana dalam pilkada. Etikanya agar tidak mencalonkan anak atau istrinya dalam pilkada. Tetapi dilakukan secara bertahap.

"Mungkin bisa jadi wakil dululah karena memang ada beberapa anaknya misalnya istrinya misalnya memang elektabilitasnya tinggi. Bukan karena suaminya atau bapaknya ingin supaya menggantikan dia tetapi karena elektabilitasnya tinggi," ujarnya.

"Nah kalau ada yang kayak begitu kita mau cari solusi yang bagus melalui wakilnya dulu. Dengan begitu haknya dia sebaga warga negara untuk maju tetap kita hargai. Tapi etika politiknya juga sangat bagus," tambah anggota Komisi I DPR itu.

Sedangkan mengenai strategi pilkada, Partai Demokrat mengutamakan kader untuk menjadi calon kepala daerah. Kemudian, calon tersebut memang diinginkan masyarakat berdasar hasil survei.

"Survei ini harus dilakukan lembaga survei kredibel. Kami yakin dapat dipastikan info valid sehingga dalam menentukan gubernur dan wali kota, bupati, insya Allah akan menang," katanya.

Meski mengutamakan kader internal, bila ektabilitas rendah, maka Demokrat mengevaluasi diri. "Sehingga bisa memberikan kesempatan pada siapapun yang lebih bagus. Itu strateginya. Kita targetnya 30 persen dari 272 pilkada seluruh Indonesia pada Desember," sambung Syarief Hasan.