TRIBUNNEWS.COM - Bangsa Indonesia harus menerima, pemerintahan Joko Widodo memiliki banyak kelemahan.

Namun bangsa ini harus menyadari upaya pelengseran Joko Widodo dari jabatannya sebagai Presiden di tengah masa pemerintahannya, akan dibayar mahal oleh Indonesia.

Oleh karena itu bangsa Indonesia harus mendukung dan sekaligus menjamin masa pemerintahan Presiden Joko Widodo akan berjalan sampai pada purna baktinya.

Pernyataan itu ditegaskan Pengasuh Pesantren Tebu Ireng Jombang, Gus Solah -panggilan akrab KH Salahuddin Wahid- di kediamannya saat bertemu dengan Am Putut Prabantoro, Ketua Pelaksana Gerakan Ekayastra Unmada (Semangat Satu Bangsa) – dari wartawan, oleh wartawan dan untuk Indonesia, Senin (13/7/2015).

“Kita harus mendukung pemerintahan Joko Widodo sampai pada masa akhir jabatannya. Kalau ada kelemahannya dalam memimpin bangsa ini, kita dapat memberi masukan dan saran yang diperlukan kepada presiden. Harus disadari bahwa Joko Widodo memang tidak memiliki pengalaman sebagai presiden sehingga kalau ada kelemahan di sana-sini ya harus dibantu. Kita semua harus bekerja keras untuk membangun Indonesia lebih baik. Pelengseran Joko Widodo bukan jalan terbaik dan berbiaya mahal,” ujar Salahuddin Wahid seperti dalam keterangan pers yang dikirim Gerakan Ekayastra Unmada.

Pada kesempatan itu, Gus Solah mengingatkan Joko Widodo pada empat hal yang pernah disampaikan dalam pertemuan di kediamannya di Jakarta pada saat pencapresannya pada tahun lalu.

Dalam pertemuan tersebut, kepada Joko Widodo, Gus Solah menjelaskan bahwa Indonesia memiliki banyak sekali persoalan.

Dari sekian banyak persoalan, ada 4 (empat) hal yang harus dijadikan prioritas yakni; Penegakan Hukum, Reformasi Birokrasi, Pemerataan Hasil Pembangunan dan Pendidikan.

“Dari keempat prioritas itu, hukum menempati posisi pertama untuk diperhatikan. Jika keempat persoalan ini bisa diselesaikan, Indonesia akan menjadi negara yang diidam-idamkan para pendiri negara. Kasus PTUN Medan dan lainnya menjelaskan bahwa pesan itu belum diberi perhatian secara khusus oleh Presiden dan jajarannya,” tegas Gus Solah.

Dijelaskan lebih lanjut, kesalahan dalam pemilihan menteri bisa saja terjadi karena Joko Widodo hanya dalam waktu singkat masuk dalam lingkungan baru dengan begitu banyak pilihan. Para menteri yang kinerjanya tidak baik memang sebaiknya harus segera diganti dan sementara yang baik sebaiknya dipertahankan.

Gus Solah kemjudian menyebutkan beberapa menteri yang olehnya dinilai baik termasuk di dalamnya Menteri Pendidikan Anis Baswedan, Menteri Perhubungan Ignasius Jonan, Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti, Menteri Sosial Kofifah Indar Parawansa, Menko Bidang Kemaritiman Indroyono Soesilo, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional, Ferry Mursyidan Baldan dan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi, Muhammad Nasir.

Sementara itu AM Putut Prabantoro, yang juga konsultan komunikasi politik, mengajak bangsa Indonesia menggunakan 70 tahun kemerdekaan sebagai momentum tahun refleksi. Refleksi tersebut penting untuk melihat masa depan bangsa dan negara Indonesia.

“Tidak ada bangsa yang menginginkan diri serta negaranya terpecah belah. Kita juga tidak ingin bernasib sama dengan Yunani sebagai bangsa yang terpuruk karena utang tak terbayar. Bagaimana kita keluar dari segala persoalan adalah tantangan 70 tahun kemerdekaan yang kedua. Namun yang perlu dipertanyakan juga, sudah 70 tahun Indonesia belum makmur, mengapa ? Seharusnya, apa yang kita lakukan harus bertujuan demi Indonesia yang satu dan tak terbagi,” jelas Putut Prabantoro.