TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Lantaran dinilai gagal membawa perubahan positif di lingkungan Kejaksaan Agung, banyak pihak mendesak Presiden Jokowi segera mencopot Jaksa Agung HM Prasetyo.

Menurut Emerson Yuntho, anggota Badan Pekerja Indonesia Corruption Watch (ICW)‎, sejak dilantik pada 20 November 2014 silam hingga saat ini ia menilai independensi kejaksaan sama sekali tidak ada.

"Terlalu banyak intervensi politik. Kepentingan politik sudah menyandera Prasetyo, dia harus dicopot dan cari penggantinya," ucap Emerson, ‎Senin (20/7/2015).

Diutarakan Emerson menurunnya kinerja kejaksaan dibawah kepemimpinan Prasetyo patut diduga karena loyalitas ganda yang dimiliki Prasetyo. Pasalnya Prasetyo merupakan pejabat yang berasal dari kalangan politisi.

"Pasti dia (Prasetyo) loyal ke Presiden dan juga pimpinan partai tempatnya bernaung. Aroma politisasi kejaksaan terlihat dari merosotnya kinerja kejaksaan dibanding beberapa era sebelumnya," katanya.

Selain itu Emerson juga mengkritisi 15 perkara korupsi yang dihentikan. Serta belum dieksekusinya uang pengganti dalam perkara korupsi sebesar Rp 13 triliun dan 290 juta dolar AS oleh kejaksaan, termasuk kasus IM2 dan Chevron yang telah lama inkraah.

Hal lain yang disoroti Emerson yakni Prasetyo dianggap belum memahami anatomi sumber daya manusia di kejaksaan. Pasalnya dalam pengiriman calon pimpinan KPK, kualitas yang lolos dari Polri lebih baik ketimbang yang disodorkan kejaksaan.

"Jika Prasetyo tidak mampu mengemban tugas dengan baik, sebaiknya mundur. Dan Jokowi harus mencari pengganti dengan figur yang kapabel." tegas Emerson.