"Anak-anak ini juga punya hak juga dalam menentukan wajah kota atau daerah yang mereka tempati. Mereka harus ditanya fasilitas apa saja yg mereka butuhkan untuk mendukung tumbuh kembang mereka.Indonesia ini bukan hanya milik kita orang-orang dewasa," kata Fahira.

Menurutnya, walau pemerintahan sudah silih berganti, keberpihakan negara terhadap perlindungan anak belum maksimal terutama dari sisi penganggaran.

"Saya sedih melihat anggaran KPPPA (Kementerian Pemberdayaam Perempuan dan Perlindungan Anak) yang begitu minim bahkan lebih kecil dari anggaran direktorat jenderal salah satu kementerian. Harusnya kementerian ini bisa jadi leading perlindungan anak," kata Fahira.

"Tetapi saya lihat perannya masih sebatas mengkoordinasi saja. KPPPA itu kementerian masa depan tapi anggarannya masih masa lalu."

Dirinya berharap Presiden Jokowi juga menjadikan perlindungan anak sebagai salah satu prioritas utama program pemerintahannya, dan bersedia menginstruksikan semua K/L agar mempunyai program dan kampanye perlindungan anak.

"Saya mau ingatkan beradab tidaknya sebuah negara itu dilihat dari bagaimana negara tersebut memperlakukan perempuan dan anak," kata Fahira. (*)