TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Komisioner KPU, Ferry Kurnia Rizkiyansyah menjelaskan bahwa pihaknya tidak akan menolerir seluruh calon pasangan kepala daerah yang tidak memenuhi PKPU No 12 Tahun 2015, khususnya calon dari partai yang saat ini masih bersengketa.

"Kami jelas akan menolak pasangan calon yang tidak mematuhi PKPU No 12 tahun 2015. Khusus untuk partai yang bersengketa, calon tersebut harus menyertakan tanda tangan kedua belah pihak," ujar Ferry di Kantor KPU, Jakarta, Selasa (28/7/2015).

Dirinya juga berharap seluruh partai seharusnya dapat menghormati peraturan KPU tersebut.

Menurutnya, peraturan tersebut keluar untuk mengakomodir seluruh partai politik yang bersengketa.

"Kalau mereka masih nekat jalan sendiri-sendiri ya pasti kami tolak. Kan sudah kejadian kemarin di Pandeglang. Dua kubu mendaftar sendiri-sendiri, jadi kami tolak," katanya.

Ferry juga menambahkan bahwa ada tiga faktor yang memengaruhi Pilkada serentak pada 9 Desember mendatang. Ketiga faktor tersebut adalah, Partai itu sendiri, KPU dan pelaksaan Pilkada.

Jika ketiganya dapat bersinergi mulai saat ini, maka pihaknya memastikan Pilkada serentak akan berlangsung secara baik.

Dalam PKPU No 12 Tahun 2015 Pasal 36 ayat 2 dikatakan apabila proses penyelesaian sengketa belum terdapat putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap, pendaftaran pasangan calon berdasarkan perdamaian untuk membentuk satu kepengurusan bersama.