TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Banyak lembaga yang tidak dimanfaatkan dalam menyusun perencanaan pembangunan proyek infrastruktur.

Padahal menurut Wakil Presiden RI, Jusuf Kalla (JK), salah satu kelemahan dalam pembangunan di Indonesia selama ini adalah masalah perencanaan.

Ia pun menyinggung salah satu lembaga negara Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) yang dinilainya terlalu banyak menganggur.

"Paling menganggur adalah BPPT (Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi). Banyak doktor, kantor sepi, baca koran," katanya di acara pembekalan terhadap pejabat di lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), di kantor Bappenas, Jakarta Pusat, Rabu (29/7/2015) .

JK juga sempat menyinggung kerjasama BPPT dengan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam pengadaan bus Transjakarta. BPPT didapuk menjadi konsultan teknis dalam pengadaan. Namun tetap saja bus yang datang kondisinya bermasalah, hingga Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta saat itu, Udar Pristono, harus dipenjara karena korupsi.

"Hanya pembenaran terjadi, cuma katakan oh benar, kayak (kasus) Busway, tapi (Udar Pristono) masuk penjara juga," jelasnya.

Kondisi BPPT seperti itu sangat disayangkan, padahal ilmu sangat cepat sekali perkembangannya kata Jusuf Kalla. Ia menyebut untuk teknologi informasi, perkembangannya mencapai 100 persen setiap 1,5 tahun.

Untuk permesinan perkembangannya mencapai 100 persen setiap 5 tahun.

"Artinya begitu Anda tidak belajar, hilang ilmu itu. BPPT itu bisa hilang ilmunya karena doktor-doktor tidak pernah dipakai," ujar JK.