Laporan Wartawan TRIBUNnews.com, Nurmulia Rekso Purnomo

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA --- Subsidi listrik untuk tahun 2016 mendatang diusulkan mencapai Rp 50 triliun.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Sudirman Said mengatakan penganggaran dilakukan dengan mengacu pada data lama, yakni 44 juta orang warga miskin.

"Itu saja yang kita pegang sebagai usulan, dan nanti kita belum bisa (ajukan) perubahan angka, sampai APBN diputuskan," kata Sudirman kepada wartawan di kantor Wakil Presiden RI, Jusuf Kalla, Jakarta Pusat, Kamis (30/7/2015).

Data sebanyak 44 juta warga miskin yang layak disubsidi negara, adalah data yang sama yang digunakan pada tahun lalu.

Data terakhir yang diteirma PLN, warga miskin yang layak menerima subsidi hanya sebanyak sekitar 15 juta orang.

Namun data tersebut belum bisa dijadikan acuan. PLN masih harus menelusuri satu persatu konsumennya, untuk memastikan kebocoran subsidi listrik.

Sudirman mengaku sudah menerima laporan dari Direktur Utama PT.PLN (Persero) Sofyan Basir, bahwa banyak juga warga yang tergolong mampu, namun konsumsi listriknya kecil.

Pemerintah pun terpaksa memberikan subsidi, karena subsidi diberikan berdasarkan jumlah pemakian listrik, bukan berdasarkan tingkat ekonomi.

"Itu yg sedang ditertibkan, dan mudah-mudahan prosesnya ini akan menghasilkan database yang baik," jelasnya.

Kedepannya subsidi rencanannya tidak akan diberikan melalui penetapan harga oleh PLN, seperti yang dilakukan selama ini.

Subsidi rencanannya diberikan langsung ke masyarakat yang membutuhkan, melalui berbagai program sosial pemerintah, termasuk Kartu Keluarga Sejahtera (KKS).

"Saya realistis untuk tahun ini mungkin belum sampai menggunakan itu, karena kita kan mesti rekonsiliasi semuanya, termasuk pola subsidi elpiji dan segala macem," ujar Sudirman.

Rencanannya tahun depan anggaran Subsidi bisa ditentukan dengan mengacu data terbaru, yang didapatkan PLN melalui penyisiran ke konsumen.

Sofyan Basir dalam kesempatan yang sama menuturkan, pihaknya menargetkan dalam 2 tahun kedepan anggaran subsidi bisa dipangkas hingga Rp 20 triliun.

Hal itu bisa direalisasikan bila pola subsidi secara langsung bisa berjalan, dan data PLN soal warga yang harus disubsidi sudah diperbaharui.

"Kita tertibkan lagi dalam satu (sampai) dua tahun ke depan. Itu akan kita tertibkan habis-habisan. itu bisa besar sekali angkanya, sampai Rp 20 triliun," katanya.