Laporan Wartawab  Tribunnews.com, Ferdinand Waskita

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA -- Pasal penghinaan kepada presiden yang masuk dalam draft RUU KUHP menimbulkan pro dan kontra. Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) bercerita saat dirinya memerintah selama 10 tahun‎.

"Terus terang selama 10 tahun jadi presiden, ada ratusan perkataan dan tindakan yang menghina, tak menyenangkan dan cemarkan nama baik saya," tulis SBY melalui akun twitter @SBYudhoyono, Minggu (9/8/2015).

Ia mencontohkan Foto resmi presiden dibakar, diinjak-injak. Lalu mengarak kerbau yang pantatnya ditulisi 'SBY'. Serta kata-kata kasar penuh hinaan di media dan ruang publik. "Kalau saya gunakan hak saya untuk adukan ke polisi (karena delik aduan), mungkin ratusan orang sudah diperiksa dan dijadikan tersangka," imbuhnya.

Barangkali, kata Ketua Umum Demokrat itu, malah dia tidak dapat bekerja sebagai presiden karena sibuk mengadu ke polisi. Bila hal itu dilakukan, SBY mengatakan konsentrasinya akan terpecah.

"Andai itu terjadi mungkin rakyat tak berani kritik, bicara keras. Takut dipidanakan, dijadikan tersangka. Saya jadi tidak tahu apa pendapat rakyat," katanya.

"Kalau pemimpin tak tahu perasaan dan pendapat rakyat, apalagi media juga diam dan tak bersuara, saya malah takut jadi bom waktu," tambahnya.

SBY mengamati hal yang dialaminya kini hampir tidak ada. Baik itu unjuk rasa disertai penghinaan kepada presiden maupun berita kasar di media. Ia menilai hal itu pertanda baik.

"Pelakuan 'negatif' berlebihan kepada saya dulu tak perlu dilakukan kepada Pak Jokowi. Biar beliau bisa bekerja dengan baik," katanya.

Ia pun meminta semua pihak belajar menggunakan kebebasan secara tepat tanpa melampaui batas. SBY mengingatkan kebebasan dapat disalahgunakan. "Ingat, liberty too can corrupt. Absolute liberty can corrupt absolutely. Saya pendukung demokrasi dan kebebasan Tetapi bukan anarki," ujarnya.

Sebaliknya, kata SBY, pemegang kekuasaan jangan mengobral dan menyalahgunakan kekuasaan. Semua pihak sepakat negara dan penguasa tidak melakukan cara-cara represif dan main tangkap.

"Power tends to corrupt. Absolute pomer corrupts absolutely. Kekusaan tidak untuk menciduki dan menindas yang menentang penguasa," katanya.

SBY kembali mengingatkan para pemegang kekuasaan tidak boleh menyalahgunakan kekuasaannya. Termasuk presiden, parlemen, penegak gukum, pers dan rakyat. "Kesimpulannya demokrasi dan kebebasan penting Namun jangan lampaui batas. Demokrasi juga perlu tertib tapi negara tak perlu represif," ungkapnya.