TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Wakil Presiden RI, Jusuf Kalla (JK), sempat menyebut Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) sebagai lembaga yang paling banyak menganggur pegawainya. Hal itu disampaikannya dalam sebuah acara di kantor Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), di Jakarta, pada 29 Juli lalu.

Hari ini, Senin (10/8/2015), untuk pertamakalinya setelah kritik pedas itu ia lontarkan, Jusuf Kalla menyambangi kantor BPPT, di Jalan MH.Thamrin, Jakarta Pusat.

Ia hadir ke kantor BPPT untuk menyaksikan penandatanganan nota kesepakatan antara BPPT dengan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), serta PT. Pertamina (Persero).

Menteri Kordinator Kemaritiman, Inroyono Soesilo, dalam sambutannya menyampaikan apresiasinya atas kehadiran Jusuf Kalla yang masih menyempatkan diri hadir ke kantor BPPT walau baru tiba dari Singapura pagi ini.

"Ini menggambarkan kecintaan beliau yang besar pada BPPT ini," kata Indroyono yang disambut dengan gumam tawa sebagian besar karyawan BPPT yang hadir di auditorium tersebut.

Wakil Presiden dalam sambutannya menyebut semua pihak yang hadir di acara tersebut memiliki tujuan yang sama, yakni memajukan Indonesia. Ia mengingatkan, bahwa suatu negara bisa maju salah satunya karena Sumber Daya Manusia (SDM) dan penerapan teknologi. Sedangkan negara dengan sumber daya alam, belum tentu bisa maju.

Salah satu negara yang sukses menguasai teknologi dan mengembangkan SDM dan teknologi adalah Singapura, yang merdeka 20 tahun setelah Indonesia, namun saat ini jauh lebih maju dibandingkan Indonesia.

"Kita mungkin, minta maaf, badan pengkajian, ngaji terus, ngaji saja, belum tentu ngajinya bagus. Maaf saya kritik BPPT," kata Jusuf Kalla.

Soal suasana kerja di BPPT, Jusuf Kalla mengaku sudah mengetahuinya sejak puluhan tahun lalu, saat lembaga tersebut masih dipimpin BJ Habibie. Wapres mengaku saat masih berkantor di kawasan MH.Thamrin, ia sering menemui BJ.Habibie di BPPT, dan menyaksikan langsung suasana kerja di kantor tersebut.

"Saya tahu, oh begini saja rupanya BPPT, minta maaf," kata Jusuf Kalla.

Dalam kesempatan itu Jusuf Kalla juga mengkritik keterlibatan BPPT dalam pengadaan bus Transjakarta pada 2014 lalu. Walau pun sudah sudah memverifikasi bus secara teknis, namun tetap saja bus tersebut pada akhirnya disimpulkan rusak. Bahkan Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta, Udar Pristono, tetap masuk penjara.

Ia akui banyak pegawai BPPT yang resah, terbukti dari banyaknya pegawai yang mengajukan pindah tugas ke lembaga lain. Hal itu tidak akan terjadi bila lembaga tersebut diberdayakan dengan baik oleh pemerintah, sehingga fungsi dan penghasilan para pegawainya menjadi jelas. Jusuf Kalla mengakui hal itu merupakan kesalahan pemerintah.

Ia berharap kedepannya BPPT bisa lebih dimanfaatkan oleh pemerintah. BPPT harus terlibat dalam berbagai proyek pembangunan di Indonesia. Ia juga menyampaikan, bahwa Presiden Joko Widodo sudah setuju agar BPPT diubah menjadi Badan Layanan Umum (BLU), agar lebih produktif, dan mendapat pemasukan lebih.

Saat ini pemerintah tengah mendorong proyek pembangunan infrastruktur senilai ratusan triliun rupiah. Pemerintah berharap peranan dalam negeri sebesar-besarnya mulai dari perencanaan, komponen hingga pembangunannya diharapkan BPPT bisa mengambil peran tersebut.

"Saya minta maaf, bukan karena saya Wapres, sejak swasta pun saya berpikiran yang sama. Saya dulu (di) Bukaka, semuanya (produksi) dalam negeri," terangnya.

Bila di BPPT ada pegawai yang cuma mau tenang-tenang di rumah, Wapres menyarankan pegawai tersebut untuk diberikan peralatan tercanggih, untuk bisa mendesign karya-karya yang baik. Hal itu menurutnya lebih baik dibandingkan sang pegawai hanya datang ke kantor untuk bersantai.

"Biar dia kerja di rumah, tidak perlu hadir," ujar Wapres yang disambut tawa dan tepuk tangan.

"(Dari pada) Dari sini ya, datang ngobrol sedikit, baca koran, pulang, nggak jelas," tandasnya.