TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Komnas Hak Asasi Manusia berencana temui sejumlah pejabat tinggi negara guna menyelesaikan dugaan pelanggaran HAM yang terjadi di Tolikara.

Tim Komnas HAM telah mengantongi hasil investigasinya terkait kerusuhan di daerah tersebut yang terjadi saat Idul Fitri pada Juli lalu.

"Rekomendasi soal temuan pelanggaran HAM ini akan kami sampaikan untuk Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan, Kapolri, Menteri Dalam Negeri, Menteri Agama, Menteri Sosial, dan Panglima TNI," kata Komisioner Komnas HAM Maneger Nasution dalam jumpa pers di kantornya, Jakarta Pusat, Senin (10/8/2015).

Komnas HAM akan meminta Menkopolhukam, Tedjo Edy untuk mendorong agar kasus kerusuhan Tolikara cepat selasai dan bisa mendesak aparat kemanan menangkap pelaku penembakan.

Pasalnya, berkaca pada kasus Paniai, Komnas HAM menilai aparat dan pemerintah tidak bisa menyelesaikan dengan cepat.

Atas dasar itu, khusus untuk Kapolri dan Panglima TNI, Komnas HAM mendesak kedua lembaga kemanan tersebut segera menemukan personel yang melepaskan tembakan hingga mengakibatkan satu orang warga tewas.

"Kasus Paniai berlarut-larut karena tidak ada yang mau mengaku, jangan sampai Tolikara juga lama selesainya," kata Maneger.

Komnas HAM menilai tak sulit mencari penembak warga dan juga aktor intelektual dalam kejadian Tolikara. Sebab keterangan Kapolres Tolikara, personelnya tidak dibekali senjata api saat pengamanan. Karena itu, kata Maneger, bisa diketahui siapa saja yang bersenjata saat itu.

"Versi kepolisian tembakan dilepaskan karena warga mengabaikan imbauan petugas untuk tidak melakukan aksi brutal. Jadi metainnya mudah itu," katanya.