TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Perombakan kabinet oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) merupakan sebuah upaya untuk mengembalikan kepercayaan pasar dan publik setelah hampir setahun ini kinerja kabinet kurang maksimal.

Demikian menurut Koordinator Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) Sebastian Salang ketika dikonfirmasi Tribun, Rabu (12/8/2015).

Apalagi, kata dia, nama-nama yang muncul bukanlah orang baru dalam peta politik dan ekonomi Indonesia.

Siang tadi, Presiden Jokowi melantik enam orang sebagai menteri Kabinet Kerja di Istana Negara, Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta.

Mereka adalah Luhut Binsar Panjaitan sebagai Menkopolhukam, Darmin Nasution sebagai Menko Perekonomian, Rizal Ramli sebagai Menko Kemaritiman, Thomas Trikasih Lembong sebagai Menteri Perdagangan dan Sofyan Djalil sebagai Menteri Perencanaan Pembangunan serta mengangkat Pramono Anung sebagai Sekretaris Kabinet.

"Mereka sudah dikenal. Karena itu kiranya pilihan ini bisa meyakinkan pasar dan keraguan publik akan kemampuan kabinet Jokowi mengatasi krisis ekonomi dan menjalankan program Nawacitanya," ungkap Sebastian.

Menurut Sebastian, dengan perombakan kabinet ini tidak berarti masalah selesai. Persoalan koordinasi dan sinergi dalam kabinet sangat penting kerena itulah salah satu kelemahan selama ini.

Sebastian berharap, ke depan setelah perombakan kabinet akan membuat pemerintah fokus menjalankan agenda kerjanya yang masih sangat jauh dari harapan.

"Presiden tidak perlu terlalu repot dengan berbagai agenda politik yang tidak jelas. Selain itu harus lebih berani menolak permintaan partai politik yang aneh aneh. Kabinet diharapkan kerja lebih profesional," pesannya.