TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh menyatakan tidak mempermasalahkan jatah kursi menteri partainya berkurang di Kabinet Kerja. Hal ini menyusul dicopotnya Tedjo Edhi Purdijatno oleh Presiden Joko Widodo dari posisi Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan.

"Apa masalahnya bagi Nasdem. Tak ada masalah. Ini bukan masalah jatah, ini kepentingannya kan output kinerja dari Kabinet Kerja bisa lebih baik," ujar Surya di Istana Kepresidenan, Rabu (12/8/2015).

Surya menuturkan, sudah menjadi hak prerogatif presiden dalam mengganti para menterinya. Dia pun mempersilakan apabila ada menteri asal Nasdem yang diganti oleh presiden.

Tedjo, sebut Surya, sudah memahami keputusan Jokowi itu. Menurut dia, Tedjo bisa mengabdi kepada negara di luar kabinet, dan tak harus menjadi menteri. Surya pun menyatakan Partai Nasdem sama sekali tidak menyerahkan nama untuk pengganti Tedjo.

"Kami sungguh-sungguh kasih hak pada presiden ini. Kalian boleh yakini itu," ujar dia.

Presiden Jokowi hari ini melantik lima menteri dan sekretaris kabinet. Keenam orang yang dilantik itu adalah Luhut Binsar Pandjaitan sebegai Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan; Rizal Ramli sebagai Menteri Koordinator Kemaritiman, Thomas Trikasih Lembong sebagai Menteri Perdagangan, Sofyan Djalil menjadi Kepala Bappenas, Darmin Nasution sebagai Menko Perekonomian, Pramono Anung sebagai Sekretaris Kabinet.

Tim Komunikasi Presiden Teten Masduki menyebutkan Presiden memutuskan melakukan perombakan kabinet karena ingin memiliki mengeri-menteri yang berpengalaman mengatasi krisis. Presiden juga ingin agar terjadi konsolidasi di pemerintahan yang bisa mempercepat kerja kabinet.

Penulis : Sabrina Asril