TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Roem Kono mengklaim, Presiden Joko Widodo sudah menyetujui rencana pembangunan 7 proyek di Kompleks Parlemen.

Ketua Badan Urusan Rumah Tangga DPR RI itu mengatakan surat persetujuan sudah dikirim oleh Jokowi ke DPR.

"Ini sudah berjalan dan sudah dikonsultasikan dengan Presiden. Kami juga sudah menerima surat persetujuan itu," kata Roem di Senayan, Jakarta, Rabu (19/8/2015).

Roem mengatakan, pembangunan Kompleks Parlemen yang modern adalah sebuah kebutuhan. Sebab, fasilitas di Kompleks Parlemen saat ini dianggap sudah tak lagi layak bagi anggota.

"Saya kira pemerintah tahu kebutuhan kita, tapi pemerintah menyatakan bahwa kebutuhan kita harus dihitung betul," kata Politisi Partai Golkar ini.

Roem membandingkan perencanaan 7 proyek DPR ini dengan pembangunan gedung lembaga lain. Lembaga seperti Mahkamah Agung, Badan Pemeriksa Keuangan, hingga Komisi Pemberantasan Korupsi, kata dia, juga melakukan pembangunan yang sama.

"Cuma di sini menjadi persoalan yang luar biasa, padahal tidak luar biasa, biasa-biasa saja," katanya.

Saat dihubungi secara terpisah, Wakil Ketua DPR Fadli Zon mengatakan bahwa surat dari Jokowi sudah diterima sejak 6 bulan lalu, saat proyek ini baru direncanakan.

Dengan adanya surat ini, akhirnya DPR memutuskan untuk membentuk tim implementasi dan reformasi parlemen yang diketuai oleh Fahri Hamzah.

Namun, Fadli mengaku sudah tak ingat lagi nomor surat itu karena banyaknya surat yang diterima Pimpinan DPR.

"Kan sudah sekitar enam bulan lalu. Sudah lama," kata Fadli.

Presiden Joko Widodo sebelumnya menolak untuk meresmikan pembangunan tujuh proyek di Kompleks Parlemen Senayan.

Jokowi ingin ada usulan yang jelas terlebih dahulu dari DPR sebelum meresmikan proyek ini. Padahal, DPR sudah menyiapkan prasasti untuk ditandatangani Jokowi.

Tujuh proyek yang akan dibangun DPR adalah museum dan perpustakaan, alun-alun demokrasi, jalan akses bagi tamu ke Gedung DPR, visitor center, pembangunan ruang pusat kajian legislasi, pembangunan ruang anggota dan tenaga ahli, serta integrasi kawasan tempat tinggal dan tempat kerja anggota DPR.(Ihsanuddin)