Laporan Wartawan Tribunnews.com, Wahyu Aji

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Badan Narkotika Nasional (BNN) sebagai vocal point dalam penanganan narkoba di Indonesia kembali mengikuti sidang tahunan ASEAN Senior Officials on Drug Matters (ASOD) ke-36.

Sidang yang dihadiri oleh pejabat tinggi ASEAN yang menangani masalah narkoba tersebut diselenggarakan pada tanggal 24 sampai 26 Agustus 2015 di Singapura.

ASOD merupakan kerja sama negara-negara ASEAN dalam penanganan mengenai masalah obat-obatan terlarang, dimana pertemuan ini memiliki arti penting dalam mengkaji langkah yang perlu dilakukan dan meraih capaian masing-masing negara.

Adapun tiga bidang yang menjadi prioritas ASEAN dalam mengatasi penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba di kawasan Asia Tenggara di antaranya, pengurangan lahan tanaman gelap; penurunan produksi, peredaran dan kejahatan narkoba; serta pengurangan prevalensi narkoba di masing-masing negara.

Salah satu agenda yang dibahas dalam sidang ASOD tahun ini yakni mengenai tindak lanjut inisiasi Indonesia dalam pembentukan ASEAN Seaport Interdiction Task Force (ASITF) atau yang bisa diartikan sebagai gugus tugas interdiksi pelabuhan ASEAN.

Sebagai negara kepulauan yang terdiri dari 13.466 pulau dan fakta bahwa 80 persen penyelundupan narkoba dilakukan melalui jalur laut, Indonesia merasa sangat perlu untuk menguatkan kerja sama interdiksi antar negara ASEAN, khususnya di wilayah laut.

Agenda pembentukan ASITF tersebut telah disetujui pada sidang ASOD ke-35 sebelumnya yang diselenggarakan di Manila, Philipina. Pembentukan ASITF ini merupakan upaya optimalisasi pemberantasan peredaran gelap narkoba antar negara ASEAN yang diselundupkan melalui pelabuhan-pelabuhan.

Selain agenda tersebut, beberapa agenda lain yang juga dibahas dalam sidang ASOD tahun ini di antaranya mengenai pertukaran informasi antar negara, penyediaan contact person dan mekanisme komunikasi, pelatihan, seminar, operasi gabungan, serta kegiatan-kegiatan lain yang terkait.

Secara umum tujuan dari dibentuknya ASITF adalah untuk memperkuat koordinasi dalam meningkatkan pertukaran data dan informasi terkait penyelundupan narkoba dan Prekursor Narkotika melalui jalur laut dan pelabuhan, memperkuat kolaborasi antara badan investigasi dan operasi gabungan di pelabuhan, training dan peningkatan kemampuan personel di pelabuhan atau interdiksi narkoba kelautan, serta adanya pertukaran pengalaman sehingga dapat lebih baik dalam praktik di lapangan.

Dalam sambutannya, Kepala BNN Anang Iskandar menekankan tiga hal yang harus disadari oleh negara-negara ASEAN dalam merealisasikan sistem kontrol narkoba yang efektif.

"Pertama, bahwa peredaran gelap narkoba dan penyelamatan pecandu serta penyalah guna narkoba merupakan tugas bersama yang harus terus diupayakan," kata Anang dalam keterangan pers yang diterima Tribunnews.com, Selasa (25/8/2015).

Kedua, harus disadari bahwa pasar narkoba terus berkembang pesat dengan sistem, metode, serta rute-rute baru dalam penyelundupan yang begitu cepatnya dibandingkan kemampuan dalam menangkalnya. Ketiga, meningkatnya sosial ekonomi masyarakat ASEAN akan meningkatkan target dari sindikat narkoba sehingga akan menimbulkan risiko yang lebih besar.

Anang menjelaskan, belajar dari pengalaman masa lalu maka tidaklah cukup hanya mengandalkan pemberantasan saja, melainkan harus menyeimbangkan antara pemberantasan dan pencegahan atau dengan kata lain menyeimbangkan demand dan supply.

Anang berharap selain pemberantasan, upaya pencegahan dan rehabilitasi harus lebih difokuskan, karena tanpa hal tersebut ASEAN akan menjadi pasar yang menguntungkan dan menjadi sasaran utama bagi para sindikat narkoba.