TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Wakil Ketua Komisi I DPR RI Tantowi Yahya mengatakan, ada beberapa proyek pembangunan Gedung DPR, Senayan yang sifatnya mendesak.

Diketahui, pada hari Senin (24/8/2015) kemarin, pimpinan DPR dan Badan Anggaran DPR sudah bertemu dengan Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro, untuk membahas rencana pembangunan tujuh proyek kompleks parlemen.

Dari pertemuan itu, disepakati bahwa proyek tersebut akan dibiayai secara multiyears atau tahun jamak dengan nilai total anggaran Rp 2,7 triliun.

"Ada beberapa proyek yang sifatnya sangat mendesak seperti misalnya perbaikan infrastruktur dan perlengkapan yang ada. Perbaikan toilet misalnya, jangan bandingkan toilet DPR dengan kantor kecamatan, bandingkan dengan kantor lembaga negara yang lain," kata Tantowi di komplek parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (25/8/2015).

Selain itu, dirinya juga menyoroti urusan lift yang kadang membatasi waktu bekerja anggota dewan. Tantowi mengeluh pernah menunggu 15 menit untuk mendapatkan lift di Gedung DPR, Senayan. Akibatnya, hal itu mengganggu efektifitas waktu terutama dengan mitra kerja.

"Kalau toilet kan penggunannya menteri, pejabat, kadang-kadang mandek. Tapi jangan dilihat DPR-nya, tapi memang hal tersebut sepantasnya diganti," katanya.

Namun demikian, Tantowi mengatakan, bukan berarti anggota dewan tak memikirkan kepentingan rakyat. Menurutnya, pengadaan gedung baru pada akhirnya bisa diandalkan untuk mengoptimalkan kinerja para wakil rakyat di parlemen.

"Tentu (urusan rakyat) lebih penting. Tetapi bila ada sesuatu yang sudah dianggarkan dan itu tidak begitu besar dan tidak berpengaruh kepada postur APBN, tetap perlu diperjuangkan," kata Tantowi.

Sebelumnya diberitakan, Ketua Badan Anggaran DPR RI Ahmadi Noor Supit mengatakan, hingga saat ini tujuh proyek DPR belum masuk ke dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 2016. Alasannya, karena kajian teknis proyek ini belum disempurnakan.

"Kajian teknis dilakukan Kementerian PU, secara teknis itu belum selesai. Karena belum selesai tentu tidak bisa dinilai dari sisi apakah ini sudah memenuhi kriteria untuk dimasukkan dalam APBN," ucapnya.

Pada APBN tahun 2016, lanjut Supit, DPR rencananya akan meminta alokasi sebesar Rp 600 miliar - Rp 700 Miliar. Dana sebesar itu akan digunakan membangun gedung untuk ruang kerja anggota dan alun-alun demokrasi untuk masyarakat yang hendak menyampaikan aspirasinya.

Pada tahun berikutnya, barulah DPR mengajukan anggaran tambahan untuk membangun lima proyek lainnya.

Selain pembangunan ruang kerja anggota dan alun-alun demokrasi, lima proyek lainnya yang direncanakan DPR, yakni museum dan perpustakaan, jalan akses bagi tamu ke Gedung DPR, visitor center, pembangunan ruang pusat kajian legislasi, serta integrasi kawasan tempat tinggal dan tempat kerja anggota DPR.

Sebelumnya, tujuh proyek itu disebut akan menghabiskan dana sebesar Rp 1,6 triliun. Angka tersebut muncul atas perhitungan Kementerian Pekerjaan Umum.