TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pimpinan DPR dan Badan Anggaran DPR sudah bertemu dengan Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro, Senin (24/8/2015) malam, untuk membahas rencana pembangunan tujuh proyek kompleks parlemen. Dari pertemuan itu, disepakati bahwa proyek tersebut akan dibiayai secara multiyears atau tahun jamak dengan nilai total anggaran Rp 2,7 triliun.

"Dari perencanaan yang ada, anggaran yang dibutuhkan hampir Rp 2,3 triliun atau Rp 2,7 triliun untuk multiyears sampai tahun 2018," kata Ketua Badan Anggaran DPR RI Ahmadi Noor Supit di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (25/8/2015).

Meski demikian, Supit mengatakan, hingga saat ini tujuh proyek DPR belum masuk ke dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 2016. Alasannya, karena kajian teknis proyek ini belum disempurnakan.

"Kajian teknis dilakukan Kementerian PU, secara teknis itu belum selesai. Karena belum selesai tentu tidak bisa dinilai dari sisi apakah ini sudah memenuhi kriteria untuk dimasukkan dalam APBN," ucapnya.

Pada APBN tahun 2016, lanjut Supit, DPR rencananya akan meminta alokasi sebesar Rp 600 miliar - Rp 700 Miliar. Dana sebesar itu akan digunakan membangun gedung untuk ruang kerja anggota dan alun-alun demokrasi untuk masyarakat yang hendak menyampaikan aspirasinya.

Pada tahun berikutnya, baru lah DPR mengajukan anggaran tambahan untuk membangun lima proyek lainnya.

Selain pembangunan ruang kerja anggota dan alun-alun demokrasi, lima proyek lainnya yang direncanakan DPR, yakni museum dan perpustakaan, jalan akses bagi tamu ke Gedung DPR, visitor center, pembangunan ruang pusat kajian legislasi, serta integrasi kawasan tempat tinggal dan tempat kerja anggota DPR.

Sebelumnya, tujuh proyek itu disebut akan menghabiskan dana sebesar Rp 1,6 triliun. Angka tersebut muncul atas perhitungan Kementerian Pekerjaan Umum.

Penulis : Ihsanuddin