TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Partai Persatuan Pembangunan (PPP) masih mempertimbangkan pembangunan tujuh proyek DPR.

Ketua Fraksi PPP Hasrul Azwar mengaku ada skala prioritas antara mendesak dan tidak untuk segera dilakukan pembangunan.

Menurut Hasrul, hal yang mendesak yakni ruang anggota DPR. "Saya bukan bicara setuju dan tidak. Kalau bcara tujuh tahapan proyek itu maka saya lebih utama setuju adalah ruangan bagi anggota DPR yang sekarang tidak memadai ya karena ada staf, itu yang jadi prioritas," ujar Hasrul ketika dikonfirmasi, Rabu (26/8/2015).

Oleh karenanya, Hasrul melihat pembangunan tersebut dilakukan secara bertahap dengan sistem multiyears. Ia mengakui Komplek Parlemen memerlukan perbaikan dan peningkatan. Diperlukan pula perluasan Komplek Parlemen.

"Tapi anggarannya bisa juga menjadi dianggarkan multyeras.ya bolehlah tapi yang mendesak apalagi alun-alun mendesak saya kira belum, muesum mendesak saya kira belum," ujarnya.

Anggota Komisi III DPR itu tetap menilai ruang kantor anggota DPR yang sudah tidak memadai lagi. Sehingga diperlukan ruangan baru untuk menambah ruang anggota.

Mengenai kondisi ekonomi saat ini, Hasrul menuturkan pilihannya yakni multiyears dengan skala prioritas.

"Serba sulit sudah tepat dilihatnya ada prioritas pembanguan dalam tahapan multiyears pertama pembanguan kantor kerja DPR," katanya.