Laporan Wartawan Tribunnews.com, Amriyono Prakoso

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) resmi meluncurkan indeks kerawanan pemilu (IKP) untuk mengindentifikasi sejumlah potensi kerawanan dan pelanggaran yang berulang terjadi berdasar pengalaman dan pelaksanaan pilpres dan pileg 2014 dan juga pilkada sebelumnya.

Kepala Biro Analisis Pengawasan dan Indeks Kerawanan Bawaslu, Faisal Rahman mengatakan IKP tersebut diperlukan untuk memetakan strategi pengawasan yang berorientasi pencegahan.

"Kami sudah melakukan penyusunan metodologi dan pemetaan wilayah sejak awal 2015 dan pada Mei 2015, kami turun untuk kumpulkan data dan pengolahan. IKP ini kami harapkan sebagai alat ukur peringatan dini pada semua pihak terutama pengawas pemilu," ujar Faisal saat launching Indeks Kerawanan Pemilu di Hotel Santika, Jakarta, Selasa (1/9/2015).

Faisal mengatakan terdapat 5 aspek yang mengukur potensi kerawanan pilkada. Data tersebut diambil dari beberapa hasil pengawasan Bawaslu Provinsi, Panwaslu Kab/Kota, Data BPS, data KPU dan data DKPP.

Kelima aspek tersebut adalah aspek profesionalitas penyelenggara, politik uang, akses pengawasan, partisipasi masyarakat dan keamanan daerah.

"Dalam pembobotan IKP 2015, aspek kerawanan pilkada paling tinggi adalah profesionalitas penyelenggara yang kami tandai dengan bobot 30. Pembobotan tersebut berdasar pada pertimbangan aspek paling penting," tambah Faisal.

Sementara itu, Pimpinan Bawaslu, Daniel Zuchron mengatakan penyelenggara pemilu, KPU dan Bawaslu terutama di provinsi dan kabupaten/kota harus menyiapkan segala kebutuhan agar proses pilkada berlangsung secara jujur, adil, dan transparan.

"Dengan adanya IKP ini, kami mempersiapkan pencegahan hal terburuk dalam pilkada serentak 2015 ini. Kami berharap pada saat tahapan pilkada berlangsung, panwas daerah dapat langsung memetakan permasalahan yang sifatnya strategis dan yang sifatnya kepentingan politik," ujar Daniel.