TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA -  Wakil Ketua DPR, Fadli Zon, menilai kabar pencopotan Komjen Pol Budi Waseso sebagai Kabareskrim sangat kental dengan muatan politis.

Komjen Budi Waseso yang melakukan penggeledahan di ruangan Dirut Pelindo II, Richard Joost Lin, telah dianggap mengganggu situasi ekonomi.

"Jika benar Budi Waseso dicopot sebagai Kabareskrim karena penggeledahan Pelindo II dianggap mengganggu situasi ekonomi, maka hal yang sama juga seharusnya dilakukan terhadap HM Prasetyo. Ganti Jaksa Agung," kata Fadli Zon di Jakarta, Rabu (2/9/2015).

Wakil Ketua Umum Gerindra itu menuturkan, penggeledahan oleh Kejaksaan Agung juga dapat dipandang mengganggu situasi ekonomi. Menurutnya, tindakan Kejaksaan menggeledah PT VSI, juga dapat dipandang menganggu ekonomi.

"Karena tindakan kejaksaan menimbulkan ketidakpastian hukum bagi investor dan dunia usaha di Indonesia. Logikanya, HM Prasetyo juga harus diganti sebagai Jaksa Agung," tuturnya.

Presiden kata Fadli harus konsisten mengambil keputusan, apalagi untuk posisi-posisi penting. Jangan sampai motivasi kepentingan kelompok dan jangka pendek lebih dominan dalam reposisi seseorang pada suatu jabatan strategis.

Apalagi jabatan terkait penegakan hukum, presiden mestinya mencari orang-orang profesional yang tak punya beban atau utang politik.

"Disini Presiden tidak konsisten. Hukum akhirnya bisa dijadikan alat politik dan alat kekuasaan," tandasnya.