TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Otto Cornelis (OC) Kaligis kembali mangkir dari pemeriksaan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait suap kepada majelis hakim dan panitera Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Medan, Sumatera Utara.

Pelaksana harian Kepala Biro Humas KPK, Yuyuk Andriati, mengatakan Kaligis hanya mengirimkan surat ke KPK.

"OCK tidak hadir dengan memberikan surat, bahwa dia tidak hadir di pemeriksaan hari ini," kata Yuyuk saat dikonfirmasi wartawan, Rabu (2/9/2015). Ini kesekian kalinya Kaligis menolak diperiksa penyidik KPK.

Walau demikian, Yuyuk tidak mengetahui apa alasan pengacara senior itu tidak memenuhi undangan pemeriksaan KPK.

"Tidak disebutkan di suratnya," ungkap Yuyuk.

Kaligis melalui tim pengacaranya sebelumnya memang menegaskan tidak akan memenuhi panggilan KPK untuk diperiksa baik sebagai tersangka atau saksi.

Kini, berkas perkara Kaligis telah disidangkan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor), Jakarta.

Kasus tersebut bermula dari operasi tangkap tangan di PTUN Medan. Saat OTT tersebut, KPK menyita 15 ribu Dollar Amerika dan 5 ribu Dollar Singapura di ruangan Ketua PTUN Medan, Tripeni Irianto Putro.

Pada kasus tersebut, KPK telah menetapkan delapan tersangka. Kedelapan tersangka tersebut adalah Ketua PTUN Medan Tripeni Irianto Putro, dua angota mejelis hakim Amir Fauzi dan Dermawan Ginting, panitera Syamsir Yusfan, M Yagari Bhastara Guntur alias Gari, Otto Cornelis Kaligis,  Gubernur Sumatera Utara Gatot Pujo Nugroho dan istri mudanya Evi Susanti.

Suap tersebut berkaitan dengan pengajuan kewenangan Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara terkait terbitnya surat perintah penyelidikan (Sprinlidik) tentang dugaan terjadinya tindak pidana korupsi dana bantuan sosial (bansos), bantuan daerah bawahan (BDB), bantuan operasional sekolah (BOS), dan penahanan pencairan dana bagi hasil (DBH) yang dilakukan Gubernur Sumatera Utara di PTUN.