Laporan Wartawan Tribunnews.com, Ferdinand Waskita

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Mutasi Kabareskrim Komjen (Pol) Budi Waseso menjadi Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN) menimbulkan reaksi. Menanggapi hal tersebut, Fraksi Demokrat menyatakan tetap dalam garis politiknya.

"Kami tidak ingin mencampuri urusan internal kepolisian. UU kepolisian telah mengatur promosi, demosi adalah urusan internal kepolisian," kata Anggota Komisi III Ermawati Suryani Ranik ketika dikonfirmasi, Jumat (4/9/2015).

Fraksi Demokrat, kata Ermawati, tidak mempersoalkan siapapun yang menjabat sebagai Kabareskrim. Pasalnya, hal itu merupakan‎ hak internal Kepolisian.

"Tapi ‎ jangan dibawa ke urusan politik," ujarnya.

Menurut Politikus Demokrat itu, Komjen (Pol) Anang Iskandar dikenal‎ memiliki banyak terobosan dalam hal pemberantasan narkoba selama menjadi kepala BNN.

‎"Kalau sekarang ditunjuk jadi Kabareskrim. Tentu sebagai komisi hukum DPR, saya ingin Komjen Anang melipatgandakan tindakan pemberantasan narkoba di institusi reskrim seluruh Indonesia," imbuhnya.

Ermawati menegaskan‎ Demokrat tidak mau terjebak pada isu pencopotan atau tidak pencopotan Komjen Budi Waseso. "Tapi Demokrat juga melihat secara terang benderang bahwa rumor pencopotan ini menjadi heboh usai peristiwa penggeledahan Pelindo II oleh jajaran Bareskrim dibawah pimpinan Budi Waseso," katanya.

" Kalau mutasi Komjen Budi waseso ke Komjen Anang hanya karena urusan Pelindo, tentu saja saya sangat menyesalkannya. Tapi jika ini adalah persoalan murni penyegaran di internal Polri, saya mendukungnya," tambah Erma.

Sementara Politikus PPP Arsul Sani meminta Kapolri Jenderal (Pol) Badrodin Haiti memberikan penjelasan yang tidak bersifat formalistik bahwa pertukaran jabatan itu merupakan 'tour of duty'atau penyegaran biasa.

"Mulai-lah tradisi menjelaskan bahwa gaya kepemimpinan Komjen BW (Budi Waseso) memang dianggap tidak pas dengan Presiden atau ring 1-nya," ujar Arsul.