Nikmati berita interaktif dan LIVE report 24 jam hanya di TribunX
Tribun

Politikus PDIP Minta Jokowi Jangan Lindungi Mafia Istana

Kinerja kepolisian khususnya Bareskrim dibawah komando Budi Waseso semakin meroket yang seharusnya diapresiasi

Penulis: Ferdinand Waskita
Editor: Johnson Simanjuntak
zoom-in Politikus PDIP Minta Jokowi Jangan Lindungi Mafia Istana
Dennis Destryawan/Tribunnews.com
Presiden RI Joko Widodo dan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama Saat Blusukan di Cilincing, Jakarta Utara, Kamis (3/9/2015). 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pencopotan Komjen (Pol) Budi Waseso dari jabatan Kabareskrim akan disambut baik mafia yang berada di lingkaran istana. Demikian dikatakan Anggota Komisi III DPR Risa Mariska melalui pesan singkat, Jumat (4/9/2015).

"Kinerja kepolisian khususnya Bareskrim dibawah komando Budi Waseso semakin meroket yang seharusnya diapresiasi sebagai gebrakan ke arah perbaikan kinerja kepolisian," kata Risa.

Politikus PDIP itu melihat langkah yang dilakukan Budi Waseso sebagai bentuk loyalitas kepada presiden. Pasalnya, segala hal yang terkait dengan kinerja kepolisian baik masalah kasus besar maupun kecil tentu akan dilaporkan kepada Presiden.

"Dengan demikian terkait dengan apa yg menjadi perdebatan hari ini mengenai kegaduhan atas penggeledahan di Kantor Pelindo II seharusnya tidak perlu direspon dengan begitu reaktif oleh Presiden karena apa yang dilakukan oleh Bareskrim tentu sudah diketahui oleh Presiden," kata Risa.

Ia mengingatkan Presiden sebagai pimpinan tertinggi seharusnya tidak mengintervensi proses hukum yang sedang dijalankan. Sebab, kepolisian sudah melaporkan langkah-langkah tindakan-tindakan hukum yang akan dilakukannya kepada Presiden.

Ketika proses penegakan hukum sedang dijalankan, kata Risa, akan ada konsekuensi yang harus diambil. Namun , hal tersebut bukan kewenangan Budi Waseso karena penegakan hukum yang dilakukan oleh Bareskrim adalah murni penegakan hukum tanpa ada kepentingan pihak manapun.

"Sejatinya Presiden ingin Korupsi diberantas, spirit itu dibangun mulai dari Nawacita sampai dengan penerapan revolusi mental di setiap lembaga negara," ujarnya.

Berita Rekomendasi

Bahkan, tuturnya, Presiden sebagai panglima tertinggi di Republik Indonesia telah memerintahkan kepada Bareskrim untuk melakukan bersih-bersih dari korupsi di setiap sektor.

Perintah inilah yang menurut Risa, sedang di jalankan oleh Budi Waseso. Meskipun dalam melaksanakan pekerjaannya tersebut bukan sekali Budi Waseso justru mendapat intervensi dari Presiden.

"Antara lain, intervensi pada kasus AS (Abraham Samad), kasus BW (Bambang Widjojanto) , Kasus Denny Indrayana, kasus Novel Baswedan dan Kasus Pelindo II," tuturnya.

"Presiden perlu diingatkan bahwa semua orang adalah sama dimata hukum, Presiden tidak bisa memberikan perlakuan yang berbeda pada saat proses hukum sedang dijalankan," katanya.

Rina menuturkan terlepas ada kepentingan siapa di dalam Kasus Pelindo II. Apa yang dilakukan oleh RJ Lino dengan menelpon menteri di depan media dinilai perbuatan yang tidak etis dengan bahasa tubuh. "Seolah-olah Menteri dan Presiden bisa dia atur," katanya.

Untuk itu, ia meminta kepada Presiden agar tidak lagi melakukan langkah-langkah intervensi dan tindakan-tindakan reaksioner yang justru akan menghambat proses penegakan hukum. "Presiden jangan menjadi pelindung mafia yang ada di istana karena semua orang sama di mata hukum," katanya.

Dapatkan Berita Pilihan
di WhatsApp Anda
Baca WhatsApp Tribunnews
Tribunnews
Ikuti kami di
© 2025 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas