TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Marwan Jafar menduga adanya upaya menggunakan dana desa untuk kepentingan pilkada.

"Dana desa itu jangan dimain-mainkan untuk pilkada, karena itu untuk kesejahteraan desa. Ada yang sengaja menyandera dana itu untuk pilkada. Itu ditemukan merata di daerah yang mau pilkada," ujar Marwan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (7/9/2015).

Marwan mengatakan, jika dugaan tersebut terungkap, maka akan ada sanksi bagi kepala daerah yang menggunakan dana desa tersebut.

"Jika terbukti, nanti kita sanksi, bisa kita delay untuk anggaran desa berikutnya, kalau mereka tidak serius untuk mencairkan," kata Marwan.

Hal itu salah satu dugaan mengapa anggaran desa tidak maksimal digunakan di daerah. Selain itu, Marwan mengatakan bupati terlalu lama melakukan verifikasi dana desa yang telah disalurkan itu. Karenanya, Marwan mengatakan pihaknya akan melakukan pertemuan untuk mencari solusi terkait verifikasi tersebut.

"Minggu ini saya adakan pertemuan nasional lagi. Ini sedang kami harmonisasi. Memang ada aturan yang harus kami harmonisasi," ucap Marwan.