Diplomasi Pertahanan Indonesia untuk Mengelola Sengketa Laut Tiongkok Selatan
Kementerian Luar Negeri mengadakan seminar terbatas
Penulis: Toni Bramantoro
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Kementerian Luar Negeri mengadakan seminar terbatas dengan tema 'Diplomasi Pertahanan Indonesia: Keamanan Kawasan untuk Mendukung Poros Maritim'.
Pada seminar yang digelar tanggal 27 Agustus 2015 lalu ini Kemlu mengundang perwakilan dari Universitas Budi Luhur untuk memberikan paparan sekaligus memberikan laporan interim penelitian dengan tema serupa yang telah terjalin diantara keduanya.
Universitas Budi Luhur diwakili oleh Denik Iswardani Witarti, Ph.D dan Anggun Puspitasari, M.Si sebagai pembicara, serta dimoderatori oleh Fikry Cassidy yang merupakan Kepala Pusat Pengkajian Kebijakan pada Organisasi Internasional (P2K-OI) Kementerian Luar Negeri RI.
Peserta yang hadir pada seminar ini merupakan diplomat-diplomat dengan satuan kerja terkait, sehingga hasil dari penelitian pada seminar ini merupakan rekomendasi yang akan diberikan kepada Kemlu terkait dengan Diplomasi Pertahanan Indonesia.
Seminar ini membahas mengenai visi Indonesia sebagai poros maritim dunia yang dicetuskan oleh Presiden Jokowi dan Sengketa Laut Tiongkok Selatan yang menjadi salah satu tantangan dalam pencapaian visi tersebut.
Denik memaparkan bahwa temuan sementara dari penelitian ini adalah kemungkinan yang terkait dengan peningkatan eskalasi sengketa laut Tiongkok Selatan yang akan mengakibatkan spill over ke negara-negara non pengkalim, salah satunya adalah Indonesia.
Hal ini tentunya akan berimbas kepada stabilitas keamanan kawasan yang dapat menghambat pencapaian visi poros maritim dunia Indonesia. Denik menjelaskan bahwa Diplomasi Pertahanan merupakan salah satu cara yang dapat ditempuh Indonesia untuk mencegah peningkatan eskalasi ketegangan di Laut Tiongkok Selatan.
Anggun kemudian memaparkan bahwa Diplomasi Pertahanan yang dilakukan oleh Indonesia dapat dilakukan melalui institusi-institusi keamanan internasional yang membahas mengenai sengketa Laut Tiongkok Selatan.
Dalam seminar ini pihak UBL juga mendapatkan beberapa feedback dari pihak Kemlu yang diantaranya adalah diplomat yang terlibat langsung dalam pengambilan keputusan di forum keamanan internasional seperti ARF (ASEAN Regional Forum) dan ADMM (ASEAN Defense Ministerial Meeting). Feedback yang didapat pada seminar ini merupakan rekomendasi untuk pembuatan final report penelitian antara UBL – Kemlu.
Kirim Komentar
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.