Tribunnews.com, Jakarta — Politisi PDI Perjuangan, Adian Napitupulu, menilai, kehadiran pimpinan DPR dalam kampanye bakal calon presiden Amerika Serikat, Donald Trump, beberapa waktu lalu bukan hanya sekadar pelanggaran etika.

Dia menilai, Ketua DPR Setya Novanto, Wakil Ketua DPR Fadli Zon, dan anggota DPR lain yang ikut dalam rombongan telah melanggar konstitusi karena berbisnis dengan Donald Trump dengan difasilitasi oleh bos MNC Group, Harry Tanoesoedibjo.

"Ketika Setya Novanto dan Fadli Zon menggunakan alibi bahwa kehadirannya di kampanye Donald Trump adalah bagian dari upaya menarik investor, maka apa yang mulanya dianggap sebagai pelanggaran etik, sekarang berubah menjadi pelanggaran konsitusi terkait hak, kewenangan, dan kewajiban DPR," kata Adian saat dihubungi, Minggu (13/9/2015).

Adian menjelaskan, salah satu tugas DPR adalah menyusun anggaran, tetapi DPR bukan pencari dan pengelola anggaran. Pencari dan pengelola anggaran 100 persen hak dan kewajiban eksekutif dengan semua jajaran dan lembaga di bawahnya.

Anggota Komisi II DPR ini menambahkan, dalam kerja sama investasi antara negara, ada tiga pola yang dikenal. Pertama, government to government atau kerja sama antar-pemerintah. Kedua, government to business atau kerja sama antara pemerintah ke perusahaan atau swasta di negara lain.

Ketiga, business to business, yakni dua perusahaan dari dua negara yang berbeda berkolaborasi. "Pola hubungan parlemen to business atau parlemen to government sama sekali tidak pernah ada dalam sejarah parlemen dunia," ucap dia.

Jika tindakan pimpinan DPR ini dibenarkan oleh MKD melalui pemberian sanksi yang tidak sepadan, Adian khawatir hal itu akan jadi preseden memalukan bagi DPR.

Dia juga berpendapat, jika DPR mencari investor atas nama negara, yang terjadi adalah kekacauan ketatanegaraan.

Adian menambahkan dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014, tepatnya Pasal 71 hingga 75 tentang wewenang dan tugas. Pasal 80 dan 81 terkait hak dan kewajiban anggota, sementara secara khusus tugas pimpinan DPR ada di Pasal 86.

Menurut dia, dari 10 Bab dan 428 Pasal di Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 itu, tidak satu pun pasal yang memberi hak bagi anggota maupun pimpinan DPR untuk mencari investor atas nama negara atau atas nama DPR.

Adian pun menilai Setya Novanto dan Fadli Zon sudah menyalahartikan maksud dari Pasal 69 ayat 2, yang selama ini dijadikan mereka sebagai pembelaan bahwa DPR boleh mencari investor.

Menurut Adian, pasal tersebut hanya mengatur agar DPR membuat legislasi, budgeting, dan pengawasan yang ramah investasi terkait upaya mendukung politik luar negeri. Kewenangan terjauh pasal itu adalah membicarakan peluang investasi melalui pertemuan parlemen dengan parlemen yang dilakukan oleh alat kelengkapan DPR, yaitu Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP).

"Jadi, bukan DPR dengan pengusaha," ucap Adian.

Bersama rekan anggota DPR yang berasal dari parpol dalam Koalisi Indonesia Hebat, Adian telah melaporkan kehadiran Novanto dan rombongan di kampanye Trump ke Mahkamah Kehormatan Dewan. Mereka menganggap kehadiran tersebut melanggar kode etik yang diatur dalam Pasal 292 Tata Tertib DPR.

MKD pun memutuskan mengusut kasus ini tanpa aduan karena sikap pimpinan DPR itu sudah menimbulkan kehebohan publik.

Belakangan, diketahui pertemuan pimpinan DPR dan Trump ini diinisiasi oleh bos MNC Group Hary Tanoesoedibjo. Pada Jumat (11/9/2015) lalu, Trump Hotels Collection menyetujui kerja sama dengan MNC Group untuk membangun kawasan resor di Lido, Bogor, Jawa Barat.
(Ihsanuddin)