TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - "Wakil Presiden (Wapres) Jusuf Kalla (JK), Menko Maritim Rizal Ramli si tukang kepret, Ignasius Jonan sang Menteri Perhubungan, R.J Lino sang direksi pengancam, berhentilah beretorika di tengah publik. Bekerjalah dengan tulus demi bangsa dan negara bukan demi popularitas untuk mengejar ekspektasi politik yang belum tercapai."

Demikian harapan Direktur Eksekutif Energy Watch Ferdinand Hutahaean kepada Tribun, Jakarta, Selasa (15/9/2015), melihat sejumlah kegaduhan dan saling serang antara para pejabat negara akhir-akhir ini.

"Kami sangat menyayangkan sikap pejabat ini. Akibatnya program besar pemerintah yang terlunta-lunta hanya karena berlomba popular," ujar Ferdinand kepada Tribun, Jakarta, Selasa (15/9/2015).

Menurutnya, tidak perlu seorang Menteri membentuk pencitraan dengan mengumbar kritik pada lembaga lain. Bukan waktunya berlomba popular. Karena sekarang waktunya bekerja menyelamatkan negara.

"Kalau mau popular nanti tunggu 2019 pilpres bukan sekarang semoga pemerintah segera sadar untuk bekerja tulus iklas tanpa harus mencari popularitas," ucapnya.

Ferdinand pun berharap Presiden Joko Widodo (Jokowi) segera menegaskan sikap menertibkan kegaduhan yang tak kunjung usai ini.

"Presiden adalah pemimpin tertinggi. Jika ada yang tidak mengikuti instruksi presiden sebaiknya mundur dari jabatannya, jangan terus-terusan membuat gaduh negara ini."

"Jangan ada yang merasa paling benar dan paling hebat hingga harus main kepret. Jangan bicara tentang sesuatu yang belum dipahami betul sehingga negara ini bisa bangkit dari keterlambatan kemajuan," dia mengingatkan.

Sebagaimana diketahui, akhir-akhir ini publik disajikan kegaduhan dan saling serang antara pejabat negara. Dimulai polemik paket kebijakan 35 ribu megawatt listrik, Pelindo II berlanjut hingga kritik Menhub Jonan mengenai mahalnya avtur produksi Pertamina.