TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Sekretaris Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK), Bambang Hendro, mengatakan usul penerbitan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) terkait kebakaran hutan dan lahan tidak perlu dilakukan oleh Presiden Joko Widodo.

Menurut Bambang, undang-undang terkait pengelolaan lahan dan hutan sudah cukup kuat sehingga masih bisa mengatasi permasalahan yang ada saat ini.

"Dari sisi undang-undang sudah tegas. Dengan penggabungan kementerian menjadi Lingkungan Hidup dan Kehutanan, pedoman undang-undang jadi lebih jelas," ujar Bambang di kawasan Menteng, Jakarta, Sabtu (19/9/2015).

Bambang mencontohkan ada beberapa undang-undang yang mengatur mengenai pengelolaan lahan dan hutan, pertama yaitu Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan.

"Di Undang-Undang Nomor 41 kan mengatur mekanisme perizinan. Karena memang kelola usaha itu diberikan dalam bentuk izin. Ada juga sanksi di dalam Undang-Undang ini," ucap Bambang.

Kedua, kata Bambang, ada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

"Ketika kita melihat Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, itu jelas sampai bisa menuntut sanksi Pidana 10 tahun dan ganti rugi 10 miliar. Itu yang mau kami pakai," ucap Bambang.

Selain Undang-Undang, Bambang mengatakan ada peraturan pelaksana yang melengkapi pengelolaan lahan dan hutan, yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 dan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 2 Tahun 2012.

"Jadi alat kita untuk tata kelola kembali proses penegakan hukum. Kami sudah siapkan instrument, Kementeran Lingkungan Hidup dan Kehutanan akan bekukan atau hentikan kegiatan dan cabut izin. Yang dicabut izin lingkungan, berarti izin usahanya juga dicabut," kata Bambang.