TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Partai Persatuan Pembangunan (PPP) ikut berkomentar mengenai kenaikan tunjangan dewan.

Rencananya, tunjangan tersebut akan cair pada bulan Oktober 2015. Juru Bicara PPP Arsul Sani menuturkan secara umum telah diketahui sebagian fraksi menyampaikan penolakan terhadap kenaikan tunjangan dewan.

‎"Jika kenaikan tunjangan dilakukan saat ini dimana negara masalah dalam situasi ekonomi yang sulit, ditandai dengan melambatnya pertumbuhan ekonomi," kata Arsul di Gedung DPR, Jakarta, Senin (21/9/2015).

Anggota Komisi III DPR ini mengaku belum mengetahui mengenai pencairan tunjangan anggota dewan pada Oktober 2015. Namun, ia menyatakan terdapat dua pilihan bila anggaran itu ternyata cair.

"Jika ternyata dibayarkan via transfer ya pilihannya dikembalikan kepada kas negara atau disumbangkan kepada konstituen di dapil‎," kata Arsul.

Sebelumnya, Wakil Ketua Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) DPR Dimyati Natakusumah menilai tunjangan anggota dewan perlu ditambah.

Dimyati mengungkapkan alasannya mengenai penambahan tunjangan. Padahal, sejumlah anggota DPR menyatakan penolakan kenaikan tunjangan tersebut.

"Kalau perlu ditambahi. DPR mewakili rakyat. Banyak konstituen banyak biaya. Banyak kebutuhan. bukan buat personal. Dengan biaya kampanye. Dia harus mewakili rakyat. Apa dia meningkatkan kinerja. Optimal tidak," kata Dimyati di Jakarta, Jumat (18/9/2015).

Bahkan, Dimyati berharap masyarakat melakukan kritikan terhadap DPR. Hal itu dilakukan agar anggota DPR dapat meningkatkan kinerjanya. Dana tunjangan anggota dewan tersebut akan cair pada bulan Oktober 2015.

"Dan bermanfaat dengan masyarakat. Tidak besar kenaikan cuma Rp5 juta. Pimpinan minta bekerja lebih bagus‎," kata Politikus PPP itu.