TRIBUNNEWS.COM,NEW YORK - Wakil Presiden RI, Jusuf Kalla menilai perlu adanya keselarasan dalam kerja sama negara selatan-selatan, sebagaimana diamanahkan hasil Konferensi Asia Afrika.

"Kerja Sama Selatan-Selatan perlu diselaraskan dengan Agenda Pembangunan Pasca 2015. Dengan tetap berpegang pada prinsip awal yang dimandatkan oleh Konferensi Asia Afrika tahun 1955," kata Jusuf Kalla dalam pidatonya pada High-Level Roundtable on South-South Cooperation, di New York, Sabtu kemarin.

Dalam keterangan pers yang disampaikan Kemenlu RI, Senin (28/9/2015), pertemuan sendiri dihadiri oleh 18 negara dan sembilan organisasi yang dipandang aktif mengusung Kerjasama Selatan-Selatan, termasuk Indonesia.

Dari perspektif Indonesia, Kerja Sama Selatan-Selatan (KSS) yang sebelumnya simbol kebangkitan kerja sama dalam menghadapi kolonialisme, imperialisme dan situasi Perang Dingin, kata JK, harus mengikuti perkembangan dan merespon perkembangan dunia terkini.

Semangat kerja sama tersebut bertransformasi menjadi keinginan untuk merevitalisasi Kemitraan Strategis Asia-Afrika Baru, menuju Kerja Sama Selatan-Selatan dan Triangular yang dapat menjawab tantangan global terkini.

Seperti ketidakpastian kondisi perekonomian dunia, melebarnya jurang pembangunan, kelangkaan sumber energi dan pangan, dampak perubahan iklim dan ancaman radikalisme serta ekstrimisme.

Wapres juga menekankan bahwa kerja sama ekonomi di sektor perdagangan dan investasi antar negara berkembang perlu diperkuat.

Negara-negara juga harus didorong berbagi pengalaman dan best practicesdalam menghadapi konflik internal dan ancaman radikalisme serta kekerasan melalui penyelesaian damai.

Diharapkan melalui KSS, kata Jusuf Kalla, negara-negara berkembang dapat memperkuat kapasitas dan solidaritas dalam berbagai negosiasi internasional.

KSS juga diminta berperan dalam proses implementasi Agenda Pembangunan Pasca-2015 dan mempertemukan berbagai pemangku kepentingan dalam berbagai kemitraan global, termasuk public-private-partnership.

Indonesia sendiri telah menyampaikan komitmennya pada KAA tahun 2015, guna memberi dukungan institusional dalam rangka pembentukan Pusat Asia Afrika.