Laporan Wartawan Tribunnews.com, Ferdinand Waskita

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA -- Tim Pengawas Haji Maman Imanulhaq menilai Arab Saudi tidak memiliki Sistem Peringatan Dini yang dikelola dengan baik dan maksimal. Hal itu berkaca pada insiden crane dan Mina.

Padahal, kata Maman, banyak sekali billboard dan papan informasi yang bisa digunakan untuk memberitahu akan timbulnya potensi-potensi bencana baik karena cuaca ekstrem atau bencana yang disebabkan oleh human error.

Termasuk di dalamnya tidak ada informasi dan penjelasan yang utuh dan terang atas kejadian-kejadian yang telah membuat kepanikan jemaah haji.

Maman pun menyesalkan pihak otoritas Arab Saudi yang lamban dalam menangani korban-korban tragedi Crane dan Mina termasuk di dalamnya lambat mengidentifikasi dan mengumumkan nama, asal negara dan jenis kelamin korban.

"Hal di atas diperparah oleh beredarnya video-video amatir yang diunggah oleh jemaah yang menunjukkan bahwa Arab Saudi tidak memiliki perspektif HAM, tidak profesional dan terlihat tidak siap dalam menangani korban," kata Politikus PKB itu melalui pesan singkat, Selasa (29/9/2015).

Oleh karenanya, ujar Maman, berbagai spekulasi dan berita miring akhirnya memenuhi berita di sosial media. Apalagi, Otoritas Arab Saudi malah sibuk melakukan bantahan terhadap berita miring tersebut dengan menampilkan berita tentang kesiapan dan kecanggihan mereka dalam mengelola penyelenggaraan ibadah haji. Kemudian mengalihkan persoalan haji kepada ranah politik seperti menuduh syiah dan oposisi sebagai pihak-pihak yang patut disalahkan.

Maman mengapresiasi kerja keras Kementerian Agama dalam mengidentifikasi jamaah Indonesia yang mengalami korban Crane dan Mina. Ia menuturkan sebetulnya sudah usulkan agar penelusuran korban tidak hanya dilakukan dengan mengidentifikasi korban di rumah sakit-rumah sakit, tapi juga dilakukan kordinasi dan komunikasi langsung dengan seluruh Karu dan Karom untuk mengetahui data akurat jamaah yang belum kembali ke rombongan masing-masing.

Menurut Maman yang perlu ditingkatkan adalah diplomasi kepada pihak Arab Saudi sehingga mereka lebih transparan dan bersinergi dengan negara-negara pengirim jamaah termasuk Indonesia. Ketertutupan Otoritas Arab Saudi itu antara lain terlihat dalam hal sulitnya akses ke Rumah Sakit untuk mengetahui informasi korban. Kementerian Agama sendiri baru memperoleh informasi pada hari Jumat pukul 23.00 waktu setempat.

"Karena kurang kordinasi itulah Kemenag terlihat lambat daripada informasi yang diberikan jamaah kepada keluarga di tanah air. Hal ini pula yang menjadi konsumsi luas media dan mengisyaratkan kepada kita tentang lambatnya kinerja Kementerian Agama," kata anggota Komisi VIII DPR.

Hal lain yang penting, kata Maman, diperlukan upaya peningkatan kualitas dan kapasitas para petugas haji Indonesia. "Terutama mengenai pengetahuan mereka akan psikologi jamaah, kondisi lingkungan dan budaya Arab, kemampuan komunikasi bahasa Asing (Arab dan Inggris) serta stamina fisik yang prima menjadi prioritas Kemenag yang juga harus jadi perhatian bersama," ujarnya.