Anggota Komisi III DPR Dukung Polda Jatim Ambil Alih Kasus Salim Kancil
Anggota Komisi III DPR Masinton Pasaribu mendukung kasus pembunuhan aktivis Salim Kancil ditangani langsung Polda Jawa Timur.
Penulis: Ferdinand Waskita
Editor: Dewi Agustina
Laporan Wartawan Tribunnews.com, Ferdinand Waskita
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Anggota Komisi III DPR Masinton Pasaribu mendukung kasus pembunuhan aktivis Salim Kancil ditangani langsung Polda Jawa Timur. Pasalnya, sejak awal banyak pihak menaruh kecurigaan terkait kasus tersebut.
"Karena sejak awal banyak yang menaruh curiga. Berkaitan dengan kelambanan polisi di dalam melakukan perlindungan terhadap masyarakat yang sudah melaporkan adanya ancaman, intimidasi," kata Masinton ketika dikonfirmasi, Kamis (1/10/2015).
Masinton mengapresiasi sikap Kapolri Jenderal (Pol) Badrodin Haiti yang mengirimkan tim propam dari Mabes Polri untuk melakukan penyelidikan terhadap dugaan unsur keterlambatan penanganan, pencegahan dari aparat kepolisian di sana.
Menurut Politikus PDIP itu, tim propam dalam menyelidiki dugaan kelalaian aparat yang bertugas di Lumajang. Sebab, warga sejak tanggal 11 September 2015 telah melaporkan adanya teror dan intimidasi yang dilakukan sekelompok orang terhadap warga yang menolak tambang pasir.
Harusnya itu jadi atensi polisi di sana. Ini kan enggak boleh, jadi kesannya seperti ada pembiaran yang disebabkan kelalaian kepolisian," imbuhnya.
Masinton pun berencana ikut dalam tim Komisi III DPR yang akan mengunjungi Lumajang, Jawa Timur.
Sementara Anggota Komisi III DPR lainnya Arsul Sani mengatakan pembentukan tim investigasi kasus Lumajang merupakan respon DPR terhadap pengaduan LSM, Ormas dan tokoh masyarakat.
"Rencananya dalam beberapa hari kedepan kami akan turun ke lapangan," katanya.
Komisi III DPR, kata Politikus PPP itu, ingin melihat dan mendengar sendiri dari masyarakat, terutama terkait dengan respon aparat kepolisian terhadap laporan sebelumnya dan penanganan pascakejadian.
"Kejadian tersebut menunjukkan bahwa aparat Pemerintahan sampai dengan tingkat paling bawah mesti punya kepekaan terhadap konflik atau potensi konflik sosial-horisontal yang terkait dengan sumber daya alam. Dengan kepekaan tersebut maka deteksi dini diharapkan dapat dilakukan, dan langkah pencegahan pun dijalankan," imbuhnya.
