TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), Muhammad mengatakan bahwa setelah beberapa waktu melihat keadaan di lapangan untuk mengawasi proses tahapan pilkada, pihaknya menemui banyak Aparatur Sipil Negara yang mengalami tekanan dan stres.

"Banyak ASN yang stres. Itu faktanya. Sebenarnya mereka tidak mau ikut kegiatan politik di daerah, hanya saja atasan mereka mengancam jika tidak dituruti," paparnya di Kantor KemenPAN-RB, Senayan, Jakarta, Jumat (2/10/2015).

Ancaman yang dimaksud oleh Muhammad adalah ASN yang tidak mengikuti perintah, maka akan mendapatkan sikap diskriminatif dalam lingkungan kerja dan juga pekerjaan. Sehingga mereka harus menuruti kemauan dari atasan.

Dirinya mencontohkan di daerah Kabupaten Pemalang yang baru saja terjadi pagi hari ini, saat wakil bupati yang mencalonkan diri dinyatakan tidak lolos oleh KPU pada saat penetapan, petugas panwaslu Kabupaten Pemalang yang memberikan putusan pada petahana tersebut dinyatakan lolos.

Kemudian tiga orang petugas panwas yang berasal dari PNS daerah diancam untuk dicopot jabatannya oleh Sekda.

"Saya nangis denger laporan ini. Norak sekali kesannya. Masih ada aja PNS yang dukung salah satu calon," tambahnya.

Dari hal tersebut, Muhammad mengharapkan agar KemenPAN-RB dan juga Kemendagri dapat memberi sanksi yang sesuai dengan peraturan yang ada. Jangan sampai pilkada serentak tahun ini, dinodai dengan ulah PNS yang curang.

"Kami berharap yang terbaik. Hukuman yang sesuai dan setimpal bagi para ASN sudah seharusnya diimplementasikan saat ini. Tidak perlu menunggu lagi," kata Muhammad.