Nikmati berita interaktif dan LIVE report 24 jam hanya di TribunX
Tribun

Beri Kesaksian Palsu, SDA Ancam Laporkan Bekas Anak Buah ke Polisi

Mantan Menteri Agama ini menilai, keterangan mantan Kepala Bagian Tata Usaha Pimpinan Kementerian Agama tersebut banyak yang menyimpulkan

Penulis: Wahyu Aji
Editor: Gusti Sawabi
zoom-in Beri Kesaksian Palsu, SDA Ancam Laporkan Bekas Anak Buah ke Polisi
Tribunnews.com/Valdy Arief
Johnson Panjaitan 

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Wahyu Aji

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Terdakwa dugaan korupsi dalam penyelengaraan ibadah haji di Kementerian Agama dan penyelewengan dana operasional menteri (DOM), Suryadharma Ali, geram dengan pengakuan mantan anak buahnya di Kementerian Agama, Saefuddin A Syafi'I.

Mantan Menteri Agama ini menilai, keterangan mantan Kepala Bagian Tata Usaha Pimpinan Kementerian Agama tersebut banyak yang menyimpulkan ketimbang mengungkap fakta.

Untuk itu, kuasa hukum SDA Johnson Pandjaitan mengancam akan melaporkan Saefuddin ke Bareskrim Polri hari ini.

Melalui kuasa hukumnya, Suryadharma berencana melaporkan Syaifuddin ke Badan Reserse Kriminal Polri.

"Kami laporkan ke Bareskrim Mabes Polri, pagi ya, sekitar pukul 10.00 WIB," kata Johnson Panjaitan, usai persidangan di Pengadilan Tipikor, Jl HR Rasuna Said, Jaksel, Senin (5/10/2015) dinihari.

Menurutnya, salah satu keterangan Saefuddin yang dianggap tidak benar adalah terkait nota dinas tahun 2012-2013. Saefuddin mengatakan ada arahan dari SDA terkait penunjukan Panitia Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH).

Berita Rekomendasi

"Tidak pernah ada arahan dari Pak Menteri. Ini bisa menjerumuskan orang atas keterangan palsu. Mudah-mudahan polisi bisa menindaklanjuti itu," kata Johnson.

Sementara itu, SDA yang mencecar Saefuddin soal apa saja yang diketahui dirinya perihal DOM, menilai Saefuddin dianggap tidak memiliki pengetahuan yang cukup mengenai ruang lingkup dana operasional menteri (DOM).

"Tidak memiliki pengetahuan tentang penggunaan DOM, tentang protokoler, tentang apa itu PA, PPA, dan KPA, dan siapa yang harus bertanggung jawab. Tentang permisahan antara kegiatan pribadi dan kegiatan dinas menteri. Banyak keterangan tidak konsisten dan bohong," katanya.

Dapatkan Berita Pilihan
di WhatsApp Anda
Baca WhatsApp Tribunnews
Tribunnews
Ikuti kami di
© 2024 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas