Wewenang Menteri Susi Makin Besar, Tapi Berbenturan Dengan TNI AL, Polair dan Bakamla
Kewenangan Menteri Susi Pudjiastuti makin besar, tapi sayangnya potensi berbenturan dengan Bakamla, TNI AL dan Polair.
Penulis: Muhammad Zulfikar
Editor: Agung Budi Santoso
Sementara itu, aktivis Koalisi Masyarakat Anti Korupsi, Ray Rangkuti mengatakan persoalan pencegahan atau pemberantasan illegal fishing bukan melalui penambahan wewenang satgas IUU.
"Percuma saja, saya jamin tidak akan menyelesaikan permasalahan yang ada. Karena semua ini hanya dapat diselesaikan political will pemerintah itu sendiri. Sudah ada Bakamla, TNI, Polair, jelas pembentukan badan tersebut jadi tumpang tindih dan menimbulkan masalah baru," ujar Ray.
Dirinya mencontohkan institusi kepolisian yang diawasi berbagai badan dan lembaga independen. "Toh tidak efektif kan, jangan buang anggaran dengan sesuatu yang jelas terlihat sia-sia," tuturnya.
Menurut Ray, fungsi penindakan sejatinya ada di penegak hukum, dimana wewenang KKP itu hanya sebatas kelengkapan bukti dan administrasi saja. Jadi jangan melebihi wewenang yang sudah diberikan UU.
Toh Satgas IUU kemarin juga masih sering kecolongan banyaknya kapal asing mencuri ikan, jangan tergesa-gesa ditambahi wewenang. Nanti malah jadi penyalahgunaan wewenang dan menimbulkan masalah baru.
"Yang pusing Presiden juga nantinya. Kajian harus benar-benar diteliti jangan asal terima langsung minta dibuat Perpres," tandasnya.
