TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Jumlah korban meninggal tragedi Mina, Arab Saudi dikabarkan menembus angka 1000 orang oleh beberapa media asing.

Pemerintah Indonesia melihat hal tersebut adalah spekulatif dan perlu ditelusuri ulang.

Dijelaskan Direktur Perlindungan WNI Kemenlu, Lalu Muhammad Iqbal, pemerintah Arab saat ini tengah mencocokkan file-file data korban dari negara mereka dengan file yang mereka buat.

Menurut dia, pernyataan mengenai jumlah menembus angka 1000 itu tak bisa dibuktikan, mengingat saat ini pihak Arab sedang memproses kecocokan data-data jemaah haji dan warga asing yang menjadi korban di Mina.

Asal data itu menurutnya berdasarkan file-file data yang telah dikumpulkan pemerintah Arab, sehingga terjadi perbedaan pandangan mengenai jumlah korban dan jumlah file.

"Agak sulit membuat kesimpulan akhir mengenai jumlah tersebut, satu-satunya alat bukti yang baik adalah melakukan proses identifikasi," kata Iqbal di kantor Kemenlu, Rabu (8/10/2015).

Semua pihak diminta bersabar, karena pemerintah Arab tengah melakukan proses tersebut. Terlebih, kini tim Disaster Victim Identification (DVI) kebanggaan Polri telah berada di tengah-tengah mereka.

Direktorat Jenderal Kemenlu Wilayah Arab Barat, Ambasador Tayib, dikatakan Iqbal telah menerima kedatangan tim DVI. Tayib berjanji memberikan akses seluas-luasnya bagi tim melakukan proses identifikasi itu.

"Dan pada saatnya nanti ia akan melaporkan hasil identifikasi dan investigasi tersebut, serta membenahi roadmap Haji agar tak terulang kejadian sama tahun depan," kata Iqbal.

Dijelaskan juga, pemerintah Arab akan mengumumkan dan menghukum pihak-pihak yang menjadi penyebab terjadinya insiden ini.

Untuk diketahui, sampai saat ini telah teridentifikasi 120 korban meninggal dari pihak warga Indonesia (WNI) di sana. Rinciannya yakni 115 jamaah haji dan sisanya yakni WNI yang bekerja di sana dan melakukan ibadah haji.

Sedangkan korban luka-luka yang saat ini dirawat berjumlah 6 orang dan 8 jamaah haji yang masih hilang dan belum kembali ke Mahtab.

Sementara itu, ketika disinggung banyaknya jemaah Indonesia yang meninggal, padahal jalur tersebut tak biasa dipakai jemaah asal Indonesia, Iqbal menyerahkan sepenuhnya pada Kemenag.

Menurutnya, hal tersebut merupakan kewajiban Kementerian Agama selaku penyelenggara Haji untuk menjawab.

"Nanti saya kira panitia haji akan melakukan penjelasan," katanya.