TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Menteri Pertahanan, Ryamizard Ryacudu mengaku komitmen merealisasikan gerakan nasional Bela Negara.

Hal tersebut bahkan dibuktikannya melalui program pendidikan bagi pelatih gerakan ini di 45 Kabupaten di Indonesia. 19 Oktober nanti, melalui Badan Pendidikan dan Pelatihan (Badiklat), Kementerian Pertahanan akan mencanangkan Pendidikan dan Pelatihan bela negara pada 4.500 kader piilihan di Kabupaten-Kabupaten itu.

Ada 100 orang kader yang dipilih dari 500 lebih Kabupaten di Indonesia dan dikumpulkan di 45 kabupaten. Program tersebut, kata Ryamizard adalah pillot project untuk melatih kader sebagai pelatih, yang akan ditindaklanjjuti pencanangan gerakan bela negara pada 1 Januari 2016 mendatang.

"Kader dibentuk untuk mewujudkan Indonesia yang kuat ditengah kompleksitas berbagai bentuk ancaman nyata," kata Ryamizard di kantornya, Jakarta Pusat, Senin (12/10/2015).

Gerakan ini menurutnya sangat penting, sebab Ryamizard melihat Israel sebagai patokan, di sana dengan jumlah penduduk hanya sekitar 7 juta, tapi bisa menahan serangan dari Palestina. Pertahanan semacam itu hanya bisa tercipta karena tiap-tiap warga negara punya kesadaran membela negara.

Mantan KASAD itu membayangkan kondisi serupa bisa diberlakukan di Indonesia. Dengan penduduk berjumlah 250 juta lebih, tanah air dinilai memiliki potensi besar membela negara.

Jika separuh dari jumlah itu mampu meresapi pentingnya bela negara, maka dipastikan kekuatan pertahanan Indonesia tak bisa diremehkan.

"Kami punya 100 juta penduduk potensial untuk kader bela negara. Bayangkan jika 100 juta warga RI punya kepribadian bela negara, maka sama dengan mempunyai 100 juta tentara," ujarnya.

Dia pun berharap, proses pengkaderan akan sukses dan selanjutnya gerakan bela negara bisa berjalan. Targetnya dalam 10 tahun ke depan, separuh atau seratus juta dari penduduk Indonesia tergabung dalam program pemerintah ini. Namun Ryamizard menegaskan kegiatan ini tak ada hubungannya dengan wajib militer seperti negara lain.

Bahkan, guna lebih meyakinkan, pihaknya telah membuat MoU dengan Kementerian terkait. Contohnya dengan Kemendikbud.

Untuk menerapkan bela negara sebagai unsur di kurikulum pendidikan. Hal ini dilakukan untuk menanamkan sikap bela negara sejak dini, pada bangsa Indonesia.

"Program ini bukan wajib militer, tapi pembinaan kesadaran bela negara. Jadi kami mempersiapkan pembinaan disiplin pribadi, kemudian akan timbul disiplin kelompok dan berkembang menjadi kesadaran bela negara," kata Menhan.

Implementasi gerakan ini menurutnya sesuai dengan Pasal 27 Undang-Undang Dasar 1945 sebagai hak dan kewajiban warga negara dalam membela negara.

Kader Pembina Bela Negara akan berisi personel pemerintah daerah, tokoh masyarakat atau tokoh agama di daerahnya. Oleh karena itu, Menhan juga menggandeng Kemendagri untuk pemanfaatan Pemerintah Daerah di tanah air.

"Jadi nanti para pemerintah daerah akan kerjasama dengan kodam atau kodim setempat. Untuk tahap awal bisa kita panggil Gubernur atau Bupati untuk pemanasan. Yang terpenting adalah bagaimana menyamakan otak warga negara yakni mencinta negara," katanya.