TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA  - Anggota Komisi I DPR TB Hasanuddin meminta Kementerian Pertahanan tidak tergesa-gesa dalam menjalankan program bela negara. Pasalnya, belum ada undang-undang yang mengatur program tersebut.

"Ada parameter kebijakan politik dalam bela negara, lalu siapa bela negara, umur berapa, sistem rekruitmenya, pendidikannya, kurikulumnya, jangan tergesa-gesa nanti menimbulkan salah pikir dan salah tafsirnya. Harus ada UU-nya," kata Hasanuddin di Gedung DPR, Jakarta, Selasa (12/10/2015).

Ia lalu menjelaskan adanya informasi Kementerian Pertahanan yang akan merekrut 100 juta kader dalam waktu 10 tahun.

Maka dalam lima tahun akan ada 50 juta kader. Bila biaya Rp10 juta setiap pelatihan maka pemerintah harus menyiapkan setidaknya Rp 500 triliun.

"Uangnya dari mana, kalau enggak ada UU-nya enggak bisa. Apakah kita memang sedang dalam keadaan yang urgent? Apalagai Rp 500triliun
ini pemikiran kita mana yang penting dan prioritas mana jadi program negara sangat terbatas," ujarnya.

Namun, Politikus PDI Perjuangan itu menilai penting program bela negara. Dimana dapat dilakukan latihan untuk menghadapi ancaman bencana maupun serangan musuh.

"Tetapi bukan kemudian wajib militer atau membentuk pasukan, sehingga tidak semata-mata dilatih menembak. Tapi melatih kesadaran," tuturnya.

Ia mengingatkan konsep bela negara positif. Hasanuddin mencontohkan saat perang kemerdekaan tidak ada wajib militer namun kesadaran membela negara yang tinggi dari rakyat.

‎"Kemudian mereka angkat senjata, setelah selesai kembali lagi jadi petani, jadi mahasiswa, pelajar ada yang melanjutkan ke TNI, boleh saja.. Perlu dibedakan bela negara bukan semata menembak," kata Hasanuddin.‎