TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Presiden Negarawan Center, Johan Silalahi membeberkan beberapa hal positif maupun negatif jelang setahun pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK).

Hal positif, ia menilai Presiden memiliki keagresifan dalam melaksanakan program-program pemerintah.

Yang paling terlihat bagaimana Presiden memutuskan pembangunan sejumlah proyek infrastruktur transportasi.

"Infrastruktur transportasi yang dilalaikan oleh pemerintahan sebelumnya dengan target menurunkan 'biaya logistik' di Indonesia," ujar Johan dalam diskusi yang digelar di kawasan Tebet, Jakarta Selatan, Sabtu (17/10/2015).

Tidak hanya itu, Johan mengatakan Presiden Jokowi memiliki itikad baik memberantas mafia Bahan Bakar Minyak (BBM). Menurutnya itu sangat berbeda dengan sikap pemerintahan sebelumnya yang terkesan tidak tegas terhadap mafia BBM.

"Keberanian dan kecepatan Presiden dan Wakil Presiden dalam mengambil keputusan, apalagi yang sulit dan tidak populer, sangat kontras dengan karakter kepemimpinan sebelumnya," ucap Johan.

Johan kemudian menjelaskan ada sisi negatif pemerintahan Jokowi-JK, diantaranya meningkatnya kemiskinan dan semakin tingginya kesenjangan sosial (Gini Ratio).

Johan berpesan kepada pemerintah agar mewaspadai ini. Sebab, provokasi dengan mudah menyebar akibat kesenjangan ini.

"Kemudian meledaknya inflasi akibat lonjakan harga barang dan jasa," kata Johan.

Johan juga menilai penegakan hukum dalam setahun pemerintahan Jokowi-JK melemah.

Apalagi, lanjut Johan, munculnya isu Instruksi Presiden (Inpres) antikriminalisasi terhadap kepala daerah.

"Korupsi yang masif di pusat dan daerah pada masa pemerintahan sebelumnya, berpotensi semakin melonjak karena intervensi Presiden lewat Inpres," ucap Johan.