TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Sekretaris Fraksi Partai Golkar di DPR Bambang Soesatyo meminta Presiden Joko Widodo mengganti Jaksa Agung HM Prasetyo.

Sebagai Jaksa Agung, HM Prasetyo dianggap tidak mampu bekerja dengan baik.

Kejaksaan Agung sudah dua kali kalah menghadapi gugatan praperadilan. Pertama melawan Dahlan Iskan dan kedua melawan PT Victoria Securities Indonesia (VSI).

"Jangan mengedepankan kepentingan kelompok tertentu atau pesanan-pesanan tertentu yang berdampak pada institusi kejaksaan itu sendiri," kata Bambang di Cikini, Jakarta, Sabtu (17/10/2015).

Bambang melanjutkan, menyusul penetapan eks Sekjen Partai Nasdem Patrice Rio Capella jadi tersangka, banyak pihak ingin Jaksa Agung HM Prasetyo diperiksa.

Hal itu dinilai Bambang sebagai sebuah risiko memilih orang berlatar belakang partai politik di pucuk pimpinan Korps Adhyaksa.

"Itulah kalau suatau lembaga yang independen itu ditempatkan oleh orang parpol. Padahal janji Presiden tidak akan menempatkan orang parpol, baik di kejaksaan maupuan tempat penegakan hukum lainya," kata pria yang akrab disapa Bamsoet ini.

Bambang pun menyindir presiden Joko Widodo mengenai janjinya yang tidak akan memilih orang berlatar belakang partai politik sebagai penegak hukum.

Untuk itu, lanjutnya menjelang satu tahun pemerintahan Jokowi-JK disarankan agar Presiden mengoreksi total kembali kebijakan yang telah dibuatnya.

Menurut dia, satu tahun pertama ini telah digunakan Jokowi untuk membayar utang balas budi kepada para pendukungnya saat Pilpres lalu.