Laporan Wartawan Tribunnews.com, Ferdinand Waskita

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA -- Panitia Khusus Pelindo II akan mendalami pernyataan Direktur Utama (Dirut) Pelindo II RJ Lino. Demikian dikatakan Anggota Pansus Pelindo II Masinto Pasaribu melalui pesan singkat, Minggu (18/10/2015).

"RJ Lino secara terbuka dalam wawancaranya mengatakan saya di-support di mana-mana. Akhirnya polisi itu yang diganti, bukan saya. Belum tentu dia juga enggak benar. Namun, itu setidaknya menandakan, 'Hey, this guy is doing correct' (Orang ini melakukan hal yang benar), kata Lino dalam wawancara khusus dengan salah satu media massa nasional di kantornya," kata Masinton

Ia menuturkan sikap angkuh dan arogan yang dipertontonkan oleh RJ Lino sudah keterlaluan dan sangat tidak beretika sebagai pejabat yg mengelola perusahaan milik negara (BUMN).

Bahkan, kata Masinton, Lino telah merendahkan beberapa pejabat Polri yang merupakan perwira tinggi aktif Mabes Polri yang sedang melaksanakan tugas penegakan hukum saat menyelidiki dugaan korupsi di Pelindo II.

Parahnya lagi, tutur Politikus PDIP, sikap semena-mena RJ Lino sebagai Dirut Pelindo II justru dibiarkan oleh atasannya. Menteri BUMN Rini Sumarno sebagai atasan RJ Lino (Dirut Pelindo II) hingga detik ini tidak pernah memberikan teguran ataupun peringatan dalam bentuk lisan maupun tertulis kepada RJ Lino sebagai Dirut Pelindo II.

"Bahkan sikap dan pernyataan RJ Lino yg mengancam mundur dengan mengultimatum presiden, dibiarkan oleh Menteri Rini," imbuhnya.

Masinton menegaskan pihaknya akan mencecar RJ Lino dalam Pansus Pelindo II di DPR nanti. Termasuk mencecar tentang siapa saja yang mensupport dan membekingi Lino selama ini.
Anggota Komisi III itu menuturkan pihaknya akan gelar rapat-rapat Pansus Pelindo II secara terbuka kepada publik, agar publik tau fakta-fakta kebohongan dan kebobrokan RJ Lino selama menjabat Dirut Pelindo II.

"Tidak ada perlakuan istimewa untuk Lino maupun Rini Sumarno. Informasi dan data yang masuk ke Pansus Pelindo II sangat bertolak belakang dengan iklan-iklan Pelindo II di berbagai media massa yang berbiaya puluhan milyar tersebut," katanya.

Selain itu, menurut Masinton ada kebohongan publik yg direproduksi secara terus menerus dan tersistematis oleh Pelindo II yang dipublikasi kepada rakyat, pejabat, pengusaha, hingga presiden. Pencitraan palsu dan kebohongan yang disampaikan RJ Lino yang diamini oleh Rini Sumarno sebagai Menteri BUMN jelas bertolak belakang dgn informasi dan data yang masuk ke Pansus Pelindo II.

Ia mencontohkan tata kelola Pelabuhan yang korup, pengadaan barang yang tidak sesuai kebutuhan dan tanpa tender, pembangunan pelabuhan baru yg bermasalah, perpanjangan konsesi kontrak anak perusahaan Pelindo II (JICT) kepada perusahaan HPH Hongkong yang melanggar UU 17/2008, mengintimidasi pegawai Pelindo II dan pekerja JICT, adanya gratifikasi dan suap, menyalahgunakan opini Jamdatun Kejaksaan Agung, hingga memutarbalikkan temuan investigatif BPKP dan BPK.

"Fakta dan kebenaran akan meruntuhkan keangkuhan dan kesemena-menaan yang selama ini dibiarkan," katanya.