TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ketua Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia (KNTI), Riza Damanik, mengapresiasi langkah Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti dalam penenggelaman kapal asing yang melaut tanpa izin di perairan Indonesia.

Namun, menurutnya, langkah tersebut masih belum terasa hasilnya bagi nelayan tradisional Indonesia.

"Saya melihat belum ada pengaruh signifikan bagi nelayan tradisional di Indonesia ya. Soalnya, perbandingannya (jumlah kapal asing,red) cukup jauh dengan yang masih lalu lalang sampai saat ini," ujarnya di Kantor KNTI, Jakarta, Senin (19/10/2015).

Riza juga mengatakan banyak nelayan yang akhirnya pasrah ketika melihat kapal asing yang bermuatan besar melintas di depan nelayan tersebut.

Bukan hal yang aneh ketika nelayan kecil seringkali mendapatkan tangkapan yang minim akibat kapal asing yang bermuatan besar tersebut.

Selanjutnya, Riza justru mempertanyakan berapa banyak uang negara yang sudah kembali akibat pencurian ikan yang terjadi di Indonesia. Jangan sampai, penenggelaman kapal oleh Menteri Susi tidak ada efek apapun dalam pengembalian uang negara.

"Sudah tahu kesalahannya, sudah tahu kerugiannya, sudah tahu siapa saja pencurinya, kapalnya, dan lain-lainl. Tapi berapa yang sudah membayar denda? Kan ada aturannya harus membayar sekian, misalnya," tambahnya.

Selain itu, moratorium tentang zona laut tahap dua yang hampir selesai juga harus dipertimbangkan arah kebijakan selanjutnya. Meski TNI AL, Kepolisian, serta kementerian kelautan dan perikanan sudah bergerak mengatasi hal tersebut sebelumnya.

"Saat ini kapal di ZEE mencapai 3.000 unit. Kalau 4000 saja sudah sepi apalagi 3000? Strategi seharusnya dibenahi lagi. Agar masyarakat nelayan berdaulat di negeri sendiri," tegasnya.